Pertambangan Liar, Jokowi: Harus Ditutup dan Direhabilitasi

Presiden Joko Widodo menyebut keberadaan pertambangan-pertambangan liar yang ada di wilayah Kabupaten Bogor menjadi salah satu penyebab terhadinya bencana. Ia lantas meminta pihak terkait menutup pertambangann-pertambangan liar dan merehabilitasinya.

Hal itu disampaikan Presiden saat mengunjungi dua desa dari belasan desa di Kecamatan Sukajaya, bagian barat Kabupaten Bogor, Senin (3/2).

"Saya kira oleh LHK sudah ditutup. Harus ditutup. Tapi juga harus direhabilitasi. Tutup, tapi harus direhabilitasi," tegas Jokowi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang mendapingi Presiden mengatakan, bahwa pihaknya akan menutup semua pertambangan-pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Sementara, para pemiliknya saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. "Baru dalam proses pemeriksaan pak," kata Menteri Siti.

Penertiban pertambangan-pertambangan liar, baik emas, galian c (tanah, pasir dan batu) dan juga para penambang emas tanpa ijin (PETI) atau disebut gurandil dilakukan sebagai salah satu upaya penanganan kerusakan lingkungan dan bencana dari hulu.

Selain oleh KLHK, penertiban pertambangan-pertambangan dan penangkapan para pelakunya gencar juga dilakukan aparat kepolisian.

Dalam kurun dua minggu terakhir, Kepolisian Resor (Polres) Bogor dan tim gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, melakukan tindakan hukum penangkapan pelaku, pemilik lobang-lobang dan penutupan lobang-lobang.

Polres Bogor menangkap dua bos pertambangan ilegal pada Sabtu (1/2), bersama tim gabungan Polres, Polda Jabar, unsur TNI, Polhut dan puluhan petugas keamanan PT. Antam TBK

Sebanyak 700 personel yang saat itu diterjunkan dan menutup sebanyak 23 lobang yang berada di kawasan Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung. Di Kecamatan Nanggung sendiri ada beberapa desa dan banyak kampung yang terdampak bencana longsor pada awal tahun ini. (OL-8)