KNPI Natuna Minta WNI dari Wuhan Diobservasi di KRI atau Jakarta

KOMITE Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menyarankan warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok, dikarantina di Kapal Republik Indonesia (KRI) agar tidak meresahkan masyarakat setempat.

"Karantina mereka selama 14 hari di tengah-tengah laut, dengan begitu tak ada yang berhubungan langsung dengan penduduk setempat, apalagi sampai membuat resah warga," kata Ketua KNPI Natuna Haryadi kepada di Tanjungpinang, Sabtu (1/2).

Ia menilai KRI mempunyai kapasitas daya tampung yang cukup untuk menampung ratusan WNI dari Wuhan, Tiongkok tersebut.

Pemerintah hanya perlu melengkapi peralatan dan tenaga medis yang memadai untuk proses karantina mereka.

Baca juga: Hadir di Batam, Kepala BNPB Pastikan WNI dari Wuhan Sehat

Haryadi menegaskan bahwa masyarakat Natuna bukan menolak kedatangan WNI itu di daerah setempat, tetapi warga telanjur khawatir dengan isu virus korona yang berasal dari Tiongkok.

"Kami bukannya menolak, mereka semua saudara kita. Maka itu, sebagai bentuk rasa nasionalis, kami tawarkan solusi kepada pemerintah, karantina mereka di KRI," kata dia.

Baca juga: Wakil Bupati Tolak Natuna Jadi Lokasi Isolasi WNI dari Wuhan

Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat mengarantinakan WNI tersebut ke Natuna, sedangkan dari segi peralatan dan tenaga medis di Natuna tidak memadai, bahkan didatangkan langsung dari pusat.

"Kenapa tidak dikarantina di Ibu Kota, Jakarta, sudah tentu peralatan dan tenaga medis di sana lebih lengkap dan canggih," tuturnya.

Baca juga: TNI Pantau Pergerakan Pesawat Evakuasi WNI dari Wuhan

Haryadi mengaku prihatin dengan pernyataan pihak Kementerian Kesehatan beberapa hari yang lalu, di mana karantina WNI di Natuna untuk pembuktian apakah mereka terinfeksi virus korona atau tidak.

"Kementerian Kesehatan menyebut jika hasil karantina tak terbukti terinfeksi korona, baru mereka dipulangkan ke keluarga masing-masing," ucap Haryadi.

"Artinya perlu ada pembuktian. Tapi kenapa pembuktian itu harus di Natuna, kenapa tak di pusat saja," sebut Haryadi. (X-15)