Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA Desember ini sudah 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah dilanda bencana. Dampaknya sebanyak 4.000 rumah warga mengalami kerusakan ringan-berat. Pemrov Jawa Tengah mengucurkan bantuan Rp10 juta-Rp15 juta per rumah yang mengalami kerusakan berat dan roboh.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto mengatakan untuk mengantisipasi bencana telah dilakukan koordinasi dengan BPBD di daerah. Salah satu upaya adalah mendirikan posko pemantauan dan menyiapkan peralatan di daerah rawan.
"Hingga Desember ini sudah ada 20 kabupaten/kota yang terkena bencana. Sebanyak 4.000 rumah warga mengalami kerusakan dari ringan hingga berat," kata Sudaryanto, Rabu (19/12/2019).
Berbagai peralatan disiapkan di daerah mulai dari perahu karet untuk evakuasi dan pendistribusian bantuan di daerah rawan banjir, hingga alat berat di titik wilayah rawan longsor.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh pihak bersiap lakukan mitigasi dengan memahami potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing dengan meningkatkan latihan pengamanan. Bulan Desember 2019-Maret 2020 ini, ujar Ganjar, diprediksi menjadi puncak musim hujan, maka perlu diwaspadai bahaya banjir, longsor dan angin puting beliung.
"Keselamatan warga yang paling utama,"imbuhnya.
baca juga: Dua Prajurit TNI Tewas Ditembak KKB di Papua
Guna membantu korban bencana ini, Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp23 miliar bersumber dari dana tak terduga gubernur. Anggaran ini dikucurkan untuk membantu warga yang terkena musibah yang tercatat sudah terjadi di 12 kabupaten/kota.
"Rumah warga yang roboh diberikan bantuan Rp15 juta per rumah dan rusak berat Rp10 juta per rumah," lanjutnya. (OL-3)
Pemprov DKI mitigasi risiko di TPST Bantargebang pascalongsor dan salurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan ratusan juta bagi ahli waris serta beasiswa anak korban.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved