Sebagian RSJ Sambang Lihum Berada di Kawasan Hutan Lindung

ORGANISASI lingkungan di Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya bangunan milik pemerintah yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Salah satunya RS Jiwa Sambang Lihum yang berada di dalam kawasan hutan lindung Liang Anggang Kota Banjarbaru. RSJ Sambang Lihum dibangun di atas tanah seluas 10 hektare sejak 10 tahun lalu.

"Kita tahu yang namanya kawasan hutan lindung tidak boleh ada pembangunan di atasnya. Di Kalsel kita mencatat ada sejumlah bangunan pemerintah di dalam hutan lindung salah satunya RSJ Sambang Lihum," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, Minggu (15/12).

Berdasarkan peta blok kawasan hutan lindung, separuh bangunan RSJ Sambang Lihum berada dalam kawasan hutan lindung Liang Anggang Kota Banjarbaru. Sementara luasan hutan lindung sebesar 930 hektare, luas separuh bangunan RSJ yang masuk ke dalamnya sekitar 5 hektare. Sebagian lainnya berada di wilayah Kabupaten Banjar.

Direktur RSJ Sambang Lihum, Dharma, mengakui sebagian areal dan bangunan rumah sakit berada dalam kawasan hutan lindung.

"Memang sebagian bangunan rumah sakit ada di dalam kawasan hutan lindung, tetapi sudah dilakukan proses enclave atau pelepasan sehingga tidak ada masalah lagi," ujarnya.

Tidak hanya RSJ Sambang Lihum, di Kalsel ada banyak bangunan pemerintah dan perkampungan warga (desa) yang berada dalam kawasan hutan. Dinas Kehutanan Kalsel mencatat ada sekitar 600 desa dari 1.866 desa yang berada dalam kawasan hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif, mengungkapkan banyaknya desa yang mencapai sepertiga total jumlah desa berada dalam kawasan hutan ini menimbulkan berbagai masalah antara lain kasus tumpang tindih lahan dan sengketa antara warga desa dengan perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun perkebunan dan pertambangan.

Baca juga: BPDASHL Kalsel Bagikan 2,5 Juta Bibit Per Tahun ke Masyarakat

Desa-desa yang berada dalam kawasan hutan ini mempunyai luasan hingga ratusan ribu hektare dari luas kawasan hutan Kalsel seluas 1,7 juta hektare. Menurut Hanif, sebagian desa-desa ini sudah ada sejak awal yang dihuni warga asli dayak, adapula tumbuh seiring terbukanya akses jalan HPH dan HTI, serta desa-desa imbas kebijakan relokasi dampak kegiatan pembangunan seperti waduk dan lainnya.

Diakui Hanif, pemerintah terlambat menangani keberadaan perkampungan atau desa di dalam kawasan hutan ini, sehingga konflik antara warga dengan perusahaan atau investor menjadi marak dan sulit diatasi.

Di Kalsel ada puluhan perusahaan baik HPH, HTI, perkebunan sawit serta pertambangan menghadapi sengketa dengan masyarakat desa. Salah satunya adalah konflik antara masyarakat adat kawasan Pegunungan Meratus dengan PT Kodeco di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.(OL-5)