Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRES rencana pembangunan jalur Puncak II yang menghubungan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat masih butuh waktu lama. Namun Pemkab Cianjur tahun depan sudah menganggarkan biaya sekitar Rp12 miliar yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunannya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, Dodi Permadi, mengatakan jalur Puncak II yang ada di Kabupaten Cianjur panjangnya sekitar 11 kilometer. Keberadaannya terbagi menjadi dua ruas jalan.
"Ruas jalan pertama Simpang Loji-Ciseureuh sepanjang 2 kilometer dan ruas jalan kedua Ciseureuh-Arca 8,7 kilometer," kata Dodi kepada Media Indonesia, Minggu (8/12/2019).
Masih relatif jauhnya realisasinya pembangunan jalur Puncak II, kata Dodi, karena masih cukup banyak hal-hal teknis yang mesti dibenahi. Di antaranya mesti ada perubahan fungsi jalan tersebut.
"(Progresnya) masih agak jauh. Untuk dibangun itu harus diubah dulu fungsi jalannya," terang Dodi.
Perubahan fungsi jalan yang dimaksud Dodi statusnya harus ditetapkan sebagai jalan nasional atau jalan provinsi. Jika perubahan fungsi jalan itu sudah dilaksanakan, maka selanjutnya dilakukan studi kelayakan.
"Fungsinya harus menjadi kolektor primer (penghubung pusat kegiatan wilayah). Nah, setelah itu selesai, maka selanjutnya dilakukan FS (feasibility study), amdal, dan baru ke konstruksi," jelasnya.
Fungsi kolektor primer dinilai Dodi cukup penting. Ia mencontohkan seperti jalur Puncak I yang dikategorikan sebagai kolektor primer I karena merupakan pusat kegiatan nasional yang terhubung ke pusat kegiatan wilayah.
"Kalau (jalur Puncak II) mau disejajarkan dengan Puncak I, maka fungsinya harus menjadi kolektor primer I. Maka itu akan menjadi jalan nasional. Itu harus ada keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi. Di daerah hanya menyediakan lahan," imbuhnya.
Namun, kata Dodi, seandainya ada kebijakan diskresi dari pemerintah pusat, maka bisa saja pembangunannya lebih dipercepat. Apalagi jalur Puncak II yang masuk wilayah Kabupaten Cianjur sepanjang lebih kurang 11 kilometer sudah selesai pembebasan lahannya.
"Di Cianjur (pembebasan lahan) sudah clear. Cuma yang dibutuhkan hanya pelebaran di beberapa titik yang masih sempit. Tidak semuanya. Kalau yang lainnya dari sisi lebar sudah mencukupi," tegas Dodi.
Dodi menuturkan, hasil koordinasi dengan Pemkab Bogor, terdapat tiga skema yang menjadi arah masuk dan keluar jalur Puncak II. Di antaranya berada di Sentul dan Cikeas.
"Kalau melihat seberapa penting keberadaan jalur Puncak II, tentu sangat penting. Apalagi saat diberlakukan buka-tutup, pelayanan-pelayanan dasar masyarakat sangat terganggu. Ini terungkap dari hasil beberapa kali audensi, termasuk dulu pernah audiensi dengan Komisi III DPR," tandasnya.
baca juga: Belasan Rumah Rusak Diterjang Angin Kencang
Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku sering berkoordinasi dengan Pemprov Jabar menyangkut rencana pembangunan jalur Puncak II. Teranyar Herman berkoordinasi dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, saat digelar kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dihadiri semua bupati dan wali kota se-Jabar di Le Eminence Hotel, Cipanas, Cianjur, Rabu (5/12/2019).
"Insya Allah pada 2020, kami sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk pembangunan jalur Puncak II untuk panjang jalan 4 kilometer. Sisanya mudah-mudahan dialokasikan pada 2021," tegas Herman. (OL-3)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved