Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
HINGGA saat ini masih ada 1235 guru di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang belum bersertifikasi. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, FX Resiona mengatakan bahwa Pemkab Flores Timur berencana untuk menggelar sertifikasi pada 2020, agar banyak guru bisa mengikuti.
"Untuk mengatasi banyaknya jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, salah satunya melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) regular oleh pemerintah pusat. Namun PPG regular ini kuotanya terbatas dan antreannya panjang sehingga belum mampu mengakomodir semua guru yang belum bersertifikat. Sehingga pemerintah daerah pun berupaya dengan alternatif lain, yaitu pada 2020 akan menggelar kegiatan sertifikasi bagi guru-guru yang belum memiliki sertifikat," ujar Resiona, Senin (18/11/2019).
Pada 2018 sebanyak 232 guru sudah lolos seleksi sertifikasi. Dari jumlah itu, baru 65 guru saat ini sedang mengikuti pendidikan sertifikasi. Sisanya ada 167 guru saat ini masih menunggu panggilan untuk mengikuti pendidikan profesi guru regular. Sementara masih ada ribuan guru belum bersertifikat. Sehingga untuk guru-guru lainnya dapat mengikuti alternatif lain melalui kegiatan sertifikasi yabg digelar oleh pemerintah kabupaten.
Untuk sertifikasi pada 2020, Pemkab Flores Timur bekerja sama dengan Universitas Cendana Kupang sebagai penyelenggara sertifikasi. Menurutnya, sertifikasi ini berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dan tunjangan profesi.
baca juga: Gempa Susulan Terus Terjadi di Maluku
Saat ini baru 1143 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Para guru yang belum bersertifikat belum bisa menerima tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi, sehingga guru non sertifikasi tersebut mendapat honor dari pemkab sebesar Rp250 ribu per bulan. Bagi guru-guru PNS yang non sertifikasi juga akan terkendala pada proses kenaikan pangkat.
"Sehingga kami berharap melalui kegiatan sertifikasi nanti mampu mengatasi kondisi ini demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini," pungkasnya. (OL-3)
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved