Jumat 27 September 2019, 23:00 WIB

Dana Desa Bisa Dipakai untuk Karhutla

DW/DY/N-3 | Nusantara
Dana Desa Bisa Dipakai untuk Karhutla

MI/Dwi Apriani
Ratusan hektare lahan di Musi Banyuasin terbakar.

 

ALOKASI dana desa bisa dipergunakan untuk membiayai upaya pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu mengingat desa sebagai titik penting karena karhutla dominan berasal dari desa-desa yang rawan terbakar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Yusnin mengatakan, saat ini sudah ada Permendes No 11 Tahun 2019 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa pada 2020 mendatang.

“Dengan dana desa ini, bisa juga digunakan untuk membeli alat pemadam karhutla ringan. Jadi, setiap desa yang rawan karhutla bisa manfaatkan dana desa tersebut.”

Sebagai informasi, di Sumsel, terdapat lima kabupaten yang rawan terjadi karhutla, yaitu Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Muara Enim. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel meminta agar setiap desa, ke depan, bisa memanfaatkan dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari kabupaten/kota untuk upaya pencegahan karhutla.

Ia mengungkapkan, total dana desa dari pemerintah pusat untuk Sumsel sebesar Rp2,7 triliun pada 2020 dan pada tahun ini Rp2,6 triliun yang diperuntukkan bagi 2.853 desa.

“Untuk penggunaan dana desa yang fokus pada upaya pencegahan karhutla, kita memang prioritaskan khusus di lima kabupaten di Sumsel saja yang memang rawan kar-hutla,” urainya.

Yusnin mengatakan, selain untuk membeli peralatan pemadam karhutla ringan, dana desa pun bisa digunakan untuk pembuatan dan pembangunan embung atau sekat kanal, termasuk membayar sewa alat berat dan biaya lain yang diperlukan selama pembangunan embung tersebut.

“Hanya saja, untuk satgas karhutla, contohnya upah atau honor satgas yang mema­damkan karhutla, disarankan menggunakan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.”

Hal itu karena tidak di­atur dalam permendes yang baru. Dia menuturkan, setiap perangkat desa bisa melakukan musyawarah dengan Badan Pemusyarawatan Desa (BPD) masing-masing, terma-suk dalam hal pembelian alat pemadam karhutla dan keperluan lainnya.

“Kita mengimbau agar setiap desa bisa memanfaatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka sebab pence-gahan karhutla itu berawal dari desa.” (DW/DY/N-3)

Baca Juga

Dok Humas Pemkab Tuban

Raih Satyalancana Wirakarya, Khofifah Optimistis Jatim Jadi Lumbung Pangan Nasional

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 10 Juni 2023, 21:44 WIB
Khofifah menyebut Jawa Timur juga dapat mendukung penuh cita-cita Indonesia untuk menjadi lumbung pangan...
Dok. Srikandi Ganjar

Gandeng Perempuan Milenial, Sukarelawan Ini Gelar Pelatihan Pembuatan Lulur Organik

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Sabtu 10 Juni 2023, 21:30 WIB
Srikandi Ganjar DIY menggandeng Gita Putri, yang merupakan salah seorang pendiri merek produk lulur organik yang ada di daerah...
Ist

Mentan SYL Apresiasi Kehadiran Industri dan Peneliti di Penas Petani

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Juni 2023, 21:17 WIB
Kehadiran industri dan peneliti semakin menambah daya gedor produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya