Pemkot Tasikmalaya Tak Punya Wewenang Tutup Pertambangan

AKTIVITAS pertambangan galian C di sepanjang Jalan Mangkubumi-Indihiang Kota Tasikmalaya, masih berlangsung hingga kini. Banyaknya kolam-kolam tambang berukuran besar dibiarkan begitu saja. Perusakan lahan perbukitan akan berdampak menjadi bencana alam terutama longsor, banjir, dan masyarakat mengalami krisis air berkepanjangan.

Kerusakan lahan yang dilakukan perusahaan ilegal dan legal sudah terjadi sejak puluhan tahun melakukan penambangan. Namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

"Kota Tasikmalaya selama ini tidak berwenang untuk melakukan penutupan secara paksa dan yang berwenang hanya dilakukan pemerintah Provinsi Jabar. Pemkot fungsinya hanya melakukan pengawasan. Provinsi yang berhak menutup galian. Sebab semua perizinan pertambangan prosesnya di Bandung bukan di pemerintah daerah," kata Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Muhamad Yusuf, Jumat (30/8).

Yusuf mengatakan, aktivitas pertambangan galian C yang dilakukannya di sepanjang jalan Mangkubumi-Indiang tersebut tentunya semua harus melalui proses perizinan. Namun selama itu baru dua izin yang dikeluarkan oleh provinsi dan lainnya memang ilegal. Sedangkan, bagi perusahaan yang memiliki izin tentunya telah berupaya melakukan reklamasi dengan cara menutup semua galian.

Sementara itu, LSM Yayasan Maung Bodas Indonesia, Santo Rachman mengungkapkan, galian C di Kota Tasikmalaya sekarang semakin banyak termasuk galian kecil juga menjamur.

baca juga: Ada 9 Ribu Lebih Elpiji 3 Kg Potensial tak Tepat Sasaran

"Kami meminta agar pertambangan tersebut harus ditutup dan semua perusahaan harus melalui proses perizinan yang prosedur. Apalagi, dampak yang terjadi banyak kubangan dimana-mana tanpa reklamasi. Kami berharap para elemen masyarakat dan pemerintah harus berpikir ke depannya atas kejadian itu dan jangan tutup sebelah mata," paparnya. (OL-3)