Pembangunan IKN Baru Bervisi jadi Katalis Peningkatan Peradaban

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa visi besar dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia.

"Kita ingin menunjukkan selama 74 tahun Indonesia merdeka bahwa ada peningkatan peradaban manusia Indonesia melalui representasi pembangunan IKN. Sehingga dengan demikian IKN dapat menjadi representasi dari kemajuan bangsa yang unggul," kata Basuki dalam kuliah umum mahasiswa baru Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (27/8).

Untuk mewujudkan hal itu, Basuki menyatakan ada tiga pendekatan dalam pembangunan IKN. Pertama, pembangunan IKN harus mencerminkan identitas bangsa. Identitas bangsa akan diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta UUD 1945.

"Kedua, pembangunan IKN harus mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Harus dapat menjadi kota yang inklusif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah lingkungan," katanya.

Pembangunan IKN baru, dikatakan Basuki, akan meminimalisasi intervensi terhadap alam, dengan mempertahankan keberadaan hutan

Kalimantan dengan konsep city in the forest, mengintegrasikan ruang-ruang hijau serta biru, memperbanyak ruang publik, dan mengadopsi new urbanism dan green building/infrastucture.

"Bahkan Bukit Soeharto yang dulu dikenal sebagai hutan rakyat sekarang sudah banyak kelapa sawit di sana, nanti akan kita rehab untuk dijadikan hutan kembali. Juga akan banyak dibangun embung sebagai ruang biru," tutur Menteri.

Aspek ketiga dari pembangunan IKN ialah mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional dengan menjadi kota yang compact berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

"Presiden (Joko Widodo) menyatakan IKN baru harus menjadi kota lompatan peradaban bangsa Indonesia yang maju ke depan dan dapat menjadi contoh pembangunan serta pengembangan kota-kota lainnya," kata Basuki.

Dia mengatakan, proses pembangunan lokasi IKN baru akan terbagi menjadi 3 klaster proses persiapan dan pembangunan. Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan 2020.

"Kedua untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desain mulai sekarang, sampai pertengahan 2020 dimulai pembangunanan fisiknya," ujarnya.

Ketiga, akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan. Menurut dia, pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun di mana 19% akan berasal dari APBN dengan anggaran tahun jamak sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan.

Turut hadir dalam kuliah umum tersebut Dekan Fakultas Teknik UGM Nizam, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Semarang Akhmad Cahyadi, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja. (OL-8)