Lampung Dinilai Paling Siap Sebagai Ibu Kota

LAMPUNG dinilai paling siap sebagai calon ibu kota negara. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Syamsul Bahri dalam agenda penandatangan kajian dan deklarasi DKI Lampung di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), Bandar Lampung, Kamis (25/7).

Menurut Syamsul dari beberapa wilayah yang digadang-gadang sebagai calon ibu kota, Lampung memiliki potensi yang paling besar karena berkembang pesat dari sisi infrastruktur dan transportasi. Dukungan infrastruktur ini akan membuat proses pemindahan ibukota lebih efisien.

"Kita tahu kendala jarak sekarang sudah tidak ada lagi. Jakarta - Lampung sangat dekat dan didukungan transportasi dan infrastruktur yang sudah maju," ujarnya.

Kedekatan jarak tersebut, menurut Syamsul juga memudahkan anggota MPR dalam menjalankan tugas yang diatur dalam konstitusi sesuai amanat Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

"Alasan lainnya, perguruan tinggi di Lampung kini sudah berkembang luar biasa, dukungan SDM perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Lampung juga menjadi cerminan Indonesia mini di mana seluruh suku bisa tinggal berdampingan dengan damai," katanya.

Kajian yang telah dilakukan perguruan tinggi ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk menjadikan Lampung sebagai alternatif ibu kota. Pemindahan ibukota diyakini Syamsul menjadi solusi inefisiensi yang selama ini terjadi di Jakarta akibat kepadatan penduduk.

"DKI Jakarta itu inefisiensi antara Rp80-100 triliun akibat kemacetan maupun pengelolaan lingkungan. Pak Jokowi sudah mencanangkan tahun 2024 sudah mulai pindah. Kami mendukung sepenuhnya rencana pemindahan ibukota dan Lampung sebagai alternatif calon ibukota negara," katanya.

Rektor Institur Teknologi Sumatera (Itera) Ofyar Z Tamin mengatakan dari 12 indikator yang dikaji, di antaranya ketersediaan tenaga listirik, infrastruktur, mitigasi bencana alam, geografis, sumber daya air, pertahanan dan keamanan, Lampung dinilai siap menjadi ibu kota negara dibandingkan wilayah lain.

"Ada tiga wilayah yang kami kaji, yaitu Lampung kawasan timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, maka kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa Lampung kawasan Timur, khususnya di Kabupaten Lampung Timur adalah lokasi yang terbaik dalam memenuhi semua kriteria yang disyaratkan dalam semua kajian dan sangat potensial untuk menerapkan konsep smart, beautiful and green city," ujar Ofyar.

Pulau Kalimantan disarankan sebagai pusat pertahanan dan energi nasional serta penopang paru-paru dunia. Karena Kalimantan merupakan daratan yang dihuni oleh tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusalam. Lautnya berbatasan dengan laut China Selatan sehingga pembangunan pertahanan di Pulau Kalimantan wajib dilaksanakan.

"Kalimantan juga dapat jadi lumbung pembangkit listrik tenaga energi fosil dan sebagai lumbung energi baru terbarukan," ujarnya.

Sementara pulau Sulawesi, Maluku, Papua sebagai pusat kemaritiman, teknologi dan pangan nasional. Ketiga pulau tersebut secara langsung berada pada lingkup kawasan Laut Fasifik dan Laut Oseania. Pulau Miangas, Sulawesi Utara berbatasan dengan negara Fhilipina. Sehingga, pembangunan padan pulau nasional pada ketiga pulau tersebut fokus menjadikan NKRI poros maritim dunia.

Penandatanganan Kajian dan Deklarasi DKI Lampung juga dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Umum Relawan DKI Lampung Aziz Syamsuddin, Ketua DPD REI Lampung Djoko Handoko Halim Santoso, Ketua DPP NasDem Bidang Hukum Advokasi dan HAM Taufik Basari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pimpinan perguruan tinggi dan akademisi se-Lampung. Lampung sebagai alternatif ibu kota negara juga telah mendapat dukungan dari Gubernur se-Sumatera yang tertuang dalam Memorandum of Rafflesia. (OL-8)