Jumlah Penduduk Miskin Turun secara Konsisten

JUMLAH penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan secara konsisten sejak 2015.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2019, jumlah warga miskin mencapai 25,14 juta orang atau 9,41% dari total populasi (lihat grafik). Sebelumnya, pada September 2018, angka kemiskinan 9,66% dan pada Maret 2018 masih di angka 9,82%. Apabila dirunut ke belakang, jumlah orang miskin mengalami penurunan konsisten sejak 2015.

"Ini tentu menggembirakan. Semua kebijakan yang bertujuan menurunkan jumlah penduduk miskin terlihat hasilnya," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif akan diikuti penurunan tingkat kemiskinan ataupun pengangguran.

"Namun, tidak untuk tingkat ketimpangan atau Gini ratio. Sekalipun terjadi pertumbuhan ekonomi, belum tentu Gini ratio menipis. Masyarakat sejahtera makin sejahtera, sementara golongan bawah tetap terjebak di dalamnya," ujar Darmin di kantornya, kemarin.

"Jadi, apa yang sudah dicapai beberapa tahun ini ketika pertumbuhan ekonomi diiringi penurunan Gini ratio itu prestasi yang tidak semua negara bisa capai," lanjut Darmin.

Suhariyanto menilai ada banyak faktor yang membuat angka kemiskinan terkikis, yakni rata-rata nominal upah buruh tani dan bangunan yang naik 2,29% dan 2,24% dalam setahun terakhir. Kemudian inflasi cukup rendah selama September 2018 - Maret 2019, yakni 1,52%.

"Itu membuat daya beli masyarakat, terutama yang berada di level bawah tetap terjaga. Harga eceran beberapa komoditas pokok seperti ayam, minyak goreng, gula pasir, dan cabai menurun sehingga memenga-ruhi pengeluaran masyarakat," ungkap Suhariyanto.

Ke depan, menurut Suhariyanto, tugas pemerintah terus memangkas angka kemiskinan dengan menjaga stabilitas harga pangan. Sektor pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan dengan lima komoditas teratas yang meliputi beras, rokok, telur, daging ayam, dan mi instan.

Akan tetapi, BPS mencatat disparitas kemiskinan di perkotaan dan perdesaan masih sangat tinggi. Persentase kemiskinan di perkotaan hanya 6,69% atau setara 9,9 juta orang, sedangkan di perdesaan mencapai 12,85% atau 15,14 juta.

"Kebijakan seperti dana desa harus dipastikan tersalur dengan tepat dan cepat sehingga membantu masyarakat perdesaan yang masih di bawah garis kemiskinan. Selain itu, program sertifikasi tanah juga bisa menjadi solusi bagi warga miskin untuk membuka usaha," tutur Suhariyanto.

Anggaran efisien

Ekonom Indef, Imadudin Abdullah, mendesak pemerintah memaksimalkan dana desa selama lima tahun ke depan. "Harus dimanfaatkan agar desa menjadi tulang punggung kesejahteraan untuk masyarakat."

Ketika memimpin rapat terbatas mengenai pagu indikatif 2020 di Kantor Presiden, kemarin, Presiden meminta agar RAPBN tahun depan disesuaikan dengan kondisi global yang dinamis.

"RAPBN harus tetap sehat, res-ponsif, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PKH, dana desa, kartu sembako, dan bantuan modal untuk UMKM harus menyasar kepada yang membutuhkan. Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja yang kurang produktif, dan pastikan tepat sasaran," tandas Jokowi. (Nur/X-3)