Headline

Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan

Fokus

Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah

KPK Harus Investigasi Anggaran Dinkes Manggarai

Mediaindonesia.com
04/6/2019 15:10
KPK Harus Investigasi Anggaran Dinkes Manggarai
AKADEMISI asal NTT, Boni Hargens mendorong KPK menginvestigasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

AKADEMISI asal Nusa Tenggara Timur, Boni Hargens mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, NTT. Hal itu ia sampaikan menyusul adanya kasus kelangkaan obat untuk racun ular di RSUD Ben Mboi Ruteng, milik Pemkab Manggarai. Direktur RSUD  Ben Mboi Ruteng mengakui hingga kini belum ada stok obat di daerahnya, termasuk di Dinas Kesehatan dan di seluruh Puskesmas, yang membuat pasien harus mencari sendiri obat di rumah sakit swasta di Labuan Bajo. Jarak yang ditempuh sekitar 5 jam perjalanan darat dari Ruteng.

Boni menyatakan, hal ini merupakan bukti ketidakbecusan dinas kesehatan di kabupaten dipimpin Bupati Kamelus Deno itu dalam menjalankan mandat melayani rakyat.

"Saya minta Pemda Manggarai segera mengevaluasi total layanan kesehatannya," kata Boni Hargens, Selasa (4/6).

Ia pun menyatakan, penggunaaan anggaran di Dinas Kesehatan perlu diinvestigasi, mengingat keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Manggarai sudah sering disampaikan masyarakat.

"KPK perlu segera menginvestigasi pemakaian anggaran kesehatan di Manggarai," jelasnya.

Boni mengaku tidak sabar dengan ketidakbecusan pemda di NTT, terutama di Manggarai.

"Setelah mendapat banyak laporan dari masyarakat selama ini," tambah Boni.

Ia menegaskan, layanan kesehatan adalah salah satu sektor paling fundamental untuk mengukur kehadiran/ketidakhadiran negara dalam melayani masyarakat.

"Pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen moral dan politik yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tetapi tanpa dukungan pemerintah lokal, hal itu mustahil terwujud," tegasnya.

Pada Selasa, 4 Juni Boni sempat mengungkap di media sosial Facebook kekecewaannya terkait pelayanan di RSUD Ben Mboi Ruteng. Penyebabnya salah satu keluarganya yang digigit ular berbiasa dan berobat ke rumah sakit itu diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencari sendiri obat ke rumah sakit swasta di Labuan Bajo.
Dalam unggahannya, ia menuliskan kalau tersengat ular, segera ke Labuan Bajo sebelum celaka karena trombosit yang makin menurun akibat racun ular.

Direktur RSUD Ven Mboi, dr Elisabet Adur mengakui adanya kasus seperti yang diungkapkan Boni. Ia mengatakan, mereka sudah berupaya mencari cara agar bisa segera mendapatkan obat, namun tidak tersedia stok di area Ruteng.

"Susah juga, minta di Puskesmas pun tidak ada, tidak ada semua. Mau minta di dinas kesehatan juga tidak ada," katanya.

Ditanya terkait solusi untuk kasus seperti yang diungkap Boni, ia mengatakan sebaiknya pasien mencari obat sendiri.

"Kita anjurkan orang per orang, untuk membeli di Labuan Bajo," tambahnya.

baca juga: Polisi: Pelaku Bom Kartasura Gunakan Bom Pinggang

Boni menyatakan, seharusnya pemerintah tidak main-main dengan urusan layanan kesehatan.

"Selain kemiskinan, rendahnya mutu pelayanan kesehatan merupakan isu besar yang menghambat pembangunan manusia di Manggarai, khususnya, dan NTT umumnya," tegasnya.

Ia berharap KPK bisa melakukan investigasi agar harapan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih bisa terwujud. (OL-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya