Bupati Manggarai Diperiksa Terkait Politik Uang

BUPATI Manggarai Deno Kamelus di­­­periksa polisi terkait politik uang yang menyeret kader Partai Amanat Nasional (PAN). Pemeriksaan Deno da­lam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pim­pinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Deno diperiksa di ruangan Sentra Gakkumdu di Kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai, kemarin siang. Kehadiran Deno luput dari pan­­tauan media. Awak media baru mengetahuinya pada sore harinya.

Kedatangan Deno dibenarkan Koordina­tor Sekretariat Bawaslu Manggarai Yoseph Je­­ha­din. “Pak Bupati dipanggil oleh penyidik Polres. Bukan oleh Bawaslu. Tadi mereka bertemu penyidik di ruangan Sentra Gakkumdu,” ujar Yoseph Jehadin.

Deno didampingi Sekretaris DPD PAN Manggarai Laurens Gabur dan advokat Valens Dul­min dari Lex Veritatis. Valens merupakan kua­­sa hukum DPD PAN Manggarai. Kedatang­an Deno juga terpantau dari foto-foto yang di­peroleh wartawan.

Mengenakan kemeja lengan panjang berwar­na biru Deno tampak diterima di ruang Ketua Bawaslu. Mereka terlihat sedang berbincang-bincang dengan Ketua Bawaslu Marselina Lorensia dan Anggota Bawaslu Herybertus Harun.

Menurut pihak Polres Manggarai yang di­konfirmasi melalui Kasat Reskrim Wira Sat­ria­ Yudha membenarkan pemeriksaan Deno. “Beliau (Deno) dipanggil terkait pemeriksaan saksi kasus money politics dengan terlapor atas nama Hendrikus Abot karena yang bersangkutan itu ada dalam struktur PAN. Pak Bupati kan sebagai ketua DPD PAN Manggarai,” jelas Wira.

Bupati Deno diambil keterangan terkait kebenaran surat keputusan DPD PAN Kabupaten Manggarai tentang susunan pengurus harian DPC PAN Kecamatan Satar Mese Barat. Dalam SK tersebut, Hendrikus Abot menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua dan Ketua Biro Politik dan Hankam.

“Bupati hanya terkait keabsahan SK DPC PAN. Hanya sebatas itu,” ujarnya. Ia melanjutkan, Deno hanya diperiksa satu kali dan belum diketahui hasil pemeriksaannya.

Dugaan suap

Berbagai organisasi masyarakat (Ormas) pencinta keadilan demokrasi dan kejujuran pemilu di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kemarin mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Labuan Bajo NTT agar segera mundur dari jabatannya jika terbukti Ketua KPU setempat menerima suap senilai Rp70 juta dalam menggolkan oknum caleg nomor 8 dari PDIP Petronela Madina.

Pada kasus dugaan ini sebaiknya Ketua KPU Manggarai Barat Robert Din mundur dari ja­batannya jika dirinya tidak melaporkan pen­­cemaran nama baiknya ke pihak Polres se­tempat atas tuduhan menerima sejumlah uang dari Petronela Madina.

Menurut Itho Umar, lembaga independen yang diakui banyak pihak itu seharusnya ti­­dak terkontaminasi dengan ajakan atau per­­sekongkolan dalam menjalankan tugas dan jabatan. Selain itu lembaga KPU atau DKPP segera memeriksa yang bersangkutan jika melanggar kode etik dan norma hukum segera yang bersangkutan dicopot dari keanggotaan KPU.

Desakan serupa datang dari PMKRI St Igus­tinus cabang Manggari Ruteng menyatakan kasus dugaan penyuapan yang dilakukan oleh caleg PDIP di Mabar merupakan representasi kebobrokan penyelenggara dan peserta pemi­lu. Kasus ini telah melahirkan rasa pesimisme masyarakat terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu. (JL/N-1)