Jumat 10 Mei 2019, 23:05 WIB

HGU Tidak Bisa Sembarangan Diakses Publik

Muhammad Fauzi | Nusantara
HGU Tidak Bisa Sembarangan Diakses Publik

Antara
Perkebunan kelapa sawit

 

PAKAR hukum kehutanan dan lingkungan Dr Sadino mengatakan bahwa informasi mengenai hak guna usaha (HGU) memang dikecualikan untuk dapat diakses publik. 

Penutupan akses data HGU bertujuan melindungi kepentingan nasional dan mencegah penyalahgunaan dokumen.

"Kalau kita lihat aturan soal HGU itu memang termasuk yang dikecualikan. Jadi itu tidak bisa dibuka," ujar Sadino dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Jumat (10/5).

Informasi yang dikecualikan itu, kata Sadino, diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 190 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurutnya, selama ini banyak orang yang salah kaprah menerjemahkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di mana seolah-olah publik bisa dengan bebas untuk mengetahui semua informasi yang ada di Republik Indonesia.

Padahal, kata dia, dalam Pasal 17 UU No 14/2008 terdapat beberapa informasi yang dikecualikan. Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 17 huruf (d) UU No 14/2008 yang menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Masih dalam pasal yang sama huruf (e) menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

Sadino juga menjelaskan bahwa HGU merupakan dokumen. Sehingga soal HGU ini juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelayan publik tidak boleh membuka dokumen.

"HGU itu kan dokumen, dokumen itu tunduk pada UU Kearsipan. HGU itu dikecualikan. Jadi kalau ada pihak yang mempersoalkan itu, suruh baca saja undang-undangnya. Semuanya sudah dijelaskan dalam UU yang mengatur soal itu," tegasnya.

Sadino juga meminta pemerintah tidak perlu membuka data HGU perkebunan sawit seluruhnya karena rawan dijadikan alat kampanye hitam. Di sisi lain, negara juga wajib melindungi banyak kepentingan hukum lain terkait kerahasiaan pemerintah provinsi dan investasi.

Salah satunya agar kepercayaan kreditur terhadap dunia usaha tidak menurun karena selama ini HGU juga dijaminkan. "Jika semua data HGU dibuka, kepercayaan investor terhadap dunia usaha di Indonesia menjadi berkurang," tambah Sadino lagi.

Menurut Sadino, sebenarnya data umum mengenai keterbukaan HGU sudah ada yang bisa diakses publik. "Data HGU tersebut berupa data luas lahan dan data lainnya yang bersifat agregat, bukan individual."

Hanya saja, permintaan kelompok sipil untuk mengakses semua data HGU terkait semua dokumen termasuk file SHP dan peta koordinat sangat berlebihan. "Untuk kepentingan apa seluruh data itu harus bisa diakses. Dalam industri sawit selama ini, ujung-ujungnya data ini hanya akan dipergunakan sebagai alat kampanye hitam," ungkapnya.

Sadino mengingatkan, pemerintah punya kewenangan untuk menolak membuka seluruh data HGU karena tata cara di UU Perkebunan sangat ketat untuk mendapatkan HGU.

Selain prosedur yang ketat, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan HGU sangat panjang. Biasanya dalam proses pembuatan HGU, semua persoalan menyangkut hak rakyat dan ulayat sudah diselesaikan terlebih dulu, sebelum HGU diterbitkan.

Anggota Komisi VI DPR Hamdani meminta agar pihak-pihak yang ngotot ingin membuka informasi soal HGU tidak memaksakan kehendaknya. Sebab, pemilik HGU itu juga dilindungi undang-undang.

"Jika undang-undang menyatakan bahwa HGU dikecualikan untuk diketahui publik ya itu harus dihormati," tegasnya.

Apalagi, saat ini Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kepentingan yang lebih besar ini, kata Hamdani, harus diutamakan terlebih dahulu.

"Saya kok khawatir apabila informasi soal HGU itu diumbar justru akan menjadi bumerang bagi kita. Apalagi kita saat ini sedang memiliki masalah dengan Uni Eropa soal minyak sawit kita," imbuh Hamdani. (RO/O-2)

Baca Juga

MI/SUMARYANTO

Danau Toba Jadi Destinasi Berbasis Energi Hijau Pertama di Indonesia

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 05 Desember 2022, 10:52 WIB
Melalui sertifikat Renewable Energy Certificate (REC), DPSP Danau Toba dipasok 10 megawatt hour (MWh) dan siap menjadi tujuan wisata yang...
Dok. BPIP

45 Ikon Prestasi Pancasila Ikuti Kirab Pancasila

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 05 Desember 2022, 10:23 WIB
Kepala BPIP Yudian Wahyudi berterima kasih kepada masyarakat Yogyakarta yang sudah menerima BPIP...
MI/Dwi Apriani

Emak-emak di Palembang Sumringah dapat Voucher Sembako Murah Relawan SandiUno

👤Dwi Apriani 🕔Senin 05 Desember 2022, 10:20 WIB
UKM Sahabat Sandiuno Palembang menggelar Bazar Sembako Murah di Jalan Pasundan Lorong Yuka 1, Kota Palembang, Sumatra...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya