Jus KPK Resep Manjur Kuruskan Badan

UNTUK mengurangi berat badan sebenarnya tidak perlu repot-repot melakukan diet ketat. Cukup berurusan dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dijamin bobot cepat melorot.

"Ada yang bilang kalau dipanggil KPK rasanya seperti naik 'tangga sorga'. Ada juga istilah yang bilang jus apa yang paling cepat dan manjur untuk menurunkan berat badan? Jawabannya jus KPK, pasti cepat turun drastis," ujar Gubernur Bali Wayan Koster dengan nada gurau mengingatkan seluruh wali kota/bupati dan kepala dinas saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi Provinsi Bali, di kantor Gubernur Bali, akhir pekan lalu.

Lantaran itu, Koster berharap jangan sampai jajaran pejabat di wilayah kerja Pemprov Bali terbebas dari tindak pidana korupsi, apalagi sampai terjadi operasi tangkap tangan (OTT). Yang kurus bukan hanya diri sendiri, melainkan juga seluruh keluarga besarnya, anak, dan istri.

Untuk itu, Gubernur Koster yang didampingi Sekda Dewa Made Indra mengingatkan untuk hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut anggaran. Itu karena dana yang dikelola bukan milik pribadi. Sebelum diambil keputusan, harus didiskusikan dahulu dengan pihak terkait. Apakah sudah sesuai aturan hukum dan administrasinya. Bagaimana konsekuensi hukumnya atas keputusan tersebut.

"Saya pun kalau mengambil keputusan setiap saat berdiskusi dengan Pak Sekda, saya tidak mau ada hal-hal yang bermasalah di kemudian hari," tegas Koster.

Untuk menghindari korupsi, saran Koster, aparatur sipil negara (ASN) harus membatasi kepuasan pribadinya. Kalau menuruti kepuasan itu tidak ada batasnya. Jadi, misalnya, memiliki mobil satu cukup, rumah satu cukup. Jika merasa kurang puas akan menjadi pintu masuk melakukan korupsi. "Kepuasaan harus dibatasi, apakah sesuai visi dan misi, sesuai harapan masyarakat. Dedikasi dan komitmen itu harus kuat."

Rapat evaluasi itu dilaksanakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Bali, mencakup pengelolaan APBD, SDM, barang dan jasa serta aset dan perizinan. Di samping itu juga untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah hingga pencegahan korupsi di sektor swasta. "Korupsi adalah persoalan serius, harus disikapi dengan penindakan dan pencegahan, dan menjadi fokus pemerintahan Indonesia saat ini. Saya ingin mendukung dan mengapresiasi tinggi kerja KPK di Bali agar Bali bersih dan besas korupsi," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha mengapresiasi komitmen jajaran Pemprov Bali. Berdasarkan pengalaman, saham terbesar untuk keberhasilan ataupun kegagalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah ialah karena komitmen kepala daerahnya. (Arnoldus Dhae/N-3)