MenPAN RB: SAKIP Indonesia Ditiru Banyak Negara di Dunia

SISTEM Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ternyata sudah ditiru banyak negara di dunia. Hal ini berimbas pada kemajuan tata kelola pemerintah.

"Sistem SAKIP kita banyak diakui oleh dunia. Nanti dalam simposium kali ini, ada banyak profesor dari Australia, New Zealand dan negara-negara Asean yang memberikan penjelasan dan apresiasi soal SAKIP ini. Bahkan, mereka akan mengadopsi SAKIP ini menjadi bagian dari konsultan dia," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Syafruddin dalam acara simposium International Reform Symposium and Regional Workkshop: "Public Administration Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia" di Nusa Dua Bali, Kamis (14/3).

 Ia lantas menguraikan, perjalanan sejarah masa lampau, sekarang dan masa depan memasuki dua momen penting yaitu globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang memberikan dampak sampai 3 ribu kali lebih dahysat dari revolusi industri pertama. Masa depan virtual teknologi hadir secara global dalam sistem pemerintahan.

Dampak transformasi pemerintahan pun sangat signifikan, tidak hanya meningkatkan kapasitas pembangunan nasional tetapi bermuara pada peradaban manusia. Dunia sangat butuh transformasi pemerintahan yang tetap harus menyentuh jantungnya, yakni melayani rakyat.

Kapasitas negara harus hadir dalam menyempurnakan praktik yang telah ada. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 270 juta jiwa, dengan sistem sentralisasi di pusat, dan otonomi di daerah yang dilayani oleh 87 kementerian dan lembaga yang harus memiliki karakter tata kelola pemerintahan sangat khas.

Baca juga: Menpan-RB Klaim SAKIP Wilayah III Hemat Anggaran Rp6,9 Triliun

Dalam 10 tahun RB, ada banyak kemajuan, seperti rekrutmen, inovasi pelayanan publik, E-goverment, E-budgeting dan seterusnya. Untuk Indonesia, momentum itu mendarat tepat pada landasannya. Tahun 2018 direkrut 285 ribu orang dengan talenta terbaik, dengan sistem manajemen berbasis kinerja, karir, kesejahteraan yang terus terus meningkat.

Saat ini, tata kelola pemerintah minimal 2 tahun terakhir memiliki banyak lompatan. Semuanya naik. Indeks korupsi terus menurun yang sebelumnya selalu tak bergerak dari tahun ke tahun yakni urutan 34, sekarang turun ke 38 dalam 2 tahun terakhir.

"Tapi yang paling penting sekarang, yang kita peroleh dalam 2 tahun terakhir adalah efisiensi pemerintah terutama di provinsi dan kabupaten. Efisiensinya masif di sektor program-program dan kegiatan-kegiatan. Jadi banyak program di daerah yang hampir sama, ada yang tumpang tindih, ada yang double. Itu dipangkas semua berkat asistensi dari Kementerian PAN RB yang dilakukan secara masif. Ini berimplikasi pada penggunaan anggaran. Selama dua tahun berhasil menghemat Rp110 triliun oleh pemda di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, saat ini, serapan anggaran bukan menjadi tolok ukur. Sebab serapan anggaran walau bagus, belum tentu terjadi efisiensi. Serapan anggaran bisa saja baik, tetapi karena banyak program dan kegiatan, belum tentu efisien. Ini harus diefektifkan, tepat sasaran.

"Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah, kalau berdasarkan jenis kegiatan dan program itu ada sekitar 4 ribu lebih kegiatan dan program dalam setahun, lalu diefisiensi menjadi 800 lebih program saja. Jadi banyak sekali hematnya mencapai Rp1,2 triliun. Mudah-mudahan tahun 2019 bisa lebih hemat lagi. Pemda lain harus melakukan hal yang sama," tukasnya.(OL-5)