Pemerintah Serius Awasi Dana Desa

KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menggelar workshop Pengawasan Program Inovasi Desa, di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka pengawasan dana dan inovasi di desa.

Pelaksana tugas Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Ansar Husen mengatakan kegiatan ini untuk menggagas sinergi pengawasan antaraparat internal pemerintah pusat dan terhadap pemanfaatan dana desa.

Sejauh ini, Itjen Kemendes PDTT masih mengalami kesulitan melakukan pengawasan karena keterbatasan jumlah auditor yang hanya 36 orang untuk 74.957 desa. Oleh karena itu, menurutnya sinergi berperan sangat penting.

"Kami mengundang para inspektorat daerah itu sebenarnya untuk  membangun sinergitas. Dan nanti inspektorat daerah yang lebih banyak  melakukan pengawasan terhadap program inovasi desa ini karena kan ini  lebih banyak di daerah daripada di pusat," ujar Ansar Husen, Kamis (29/11), di sela-sela workshop, di Hotel Rinra, Makassar.

Ansar menyebutkan pada 2016, Satua Tugas Dana Desa menerima 932 aduan kasus dugaan pelanggaran. Sebanyak 200 kasus di antaranya diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 167 kasus diserahkan kepada pihak kepolisian karena berhubungan dengan penyelenggaraan negara.

Kemudian, sisanya hanya soal kesalahan administratif. Dari total 932 aduan, sebanyak 67 kasus masuk ke meja hijau . "Jumlah itu masih nol koma nol sekian lah dari jumlah aduan yang masuk dibanding jumlah desa juga. Sementara hingga April 2018, terdapat 1.371 pengaduan kasus pelanggaran dana desa. Itu dikoordinasi dengan Jaksa Agung dan KPK. Kalau sudah penyimpangan, ini yang kita tindaklanjuti,"
lanjut Ansar.

Berdasarkan data pengaduan terkait dana desa, pengaduan yang diterima
melalui Satgas Dana Desa sejak 2015 sampai dengan akhir 2018
sebanyak 14.291 pengaduan.

Dari jumlah itu, yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.067 pengaduan, sedangkan sisanya tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak lengkap/jelas. Tindaklanjut dilaksanakan baik melalui surat, mendatangi desa lokasi kajadian, maupun melalui telepon dan SMS.  

Dalam kaitan pengawalan atas pemanfaatan dana desa dan pelaksanaan program inovasi desa, inspektorat jenderal dalam tahun 2018 bekerja sama dengan Satgas Dana Desa telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dana desa dan program inovasi desa di 50 lokasi/kabupaten.

Lokasi-lokasi tersebut baru sebagian dari rencana sebanyak 65 lokasi/kabupaten yag akan dikunjungi, sedangkan sisanya akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2018.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, mengungkapkan dana desa yang telah dikucurkan sebanyak Rp187  triliun dan telah mengangkat 1,92 juta jiwa dari garis kemiskinan.

Meski demikian, perjalanan empat tahun dana desa tersebut, menurut Nata, masih banyak kekurangan, terbukti masih ada lebih 10 ribu desa belum punya kantor dan lebih 10 ribu lagi kantor desa rusak.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ashari  Fakhsirie Radjamilo mengatakan sejak dikucurkannya dana desa pada 2015 hingga sekarang sebanyak Rp5,7 triliun telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, terjadi perubahan kondisi di desa yang lebih baik dan akselerasi perekonomian perdesaan.

"Sejak akhir 2017 sampai 2018 ada Program Inovasi Desa (PID), agar dana desa bisa dikelola dengan lebih kreatif, inovatif dan progresif. Pelaksanaan PID di Sulawesi Selatan telah berjalan, proses penyerapan anggaran 70,1% dengan Bursa Inovasi Desa. Provinsi Sulsel dijadikan lokasi PID karena dinilai sebagai provinsi terbaik dalam PID," urai Ashari.

Dalam kegiatan tersebut hadir juga sebagai pembicara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rujiko, Kasubdit Binanev Polsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Kombes Raden Heru Prakoso, Direktur Pengembangan Sosial Dasar Ditjen PPMD Kemendes Bito Wikantosa, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Gatot Darmasto, dan Sekretaris Satgas Dana Desa Erif Hilmi.

Hadir sebagai peserta, para pejabat Esselon I, II, III serta auditor di lingkungan Kemendes PDTT, para pejabat inspektorat kabupaten di wilayah Indonesia Timur, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku  Utara, Papua, dan Papua Barat Kepala Dinas PMD, Wali kota, Kajati, Polda Sulselbar, Perwakilan BPKP, dan Bank Dunia. (A-2)