Indonesia Punya Modal Wujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

INDONESIA memiliki modal untuk mewujudkan pembangunan berbasis dan berwawasan lingkungan. Modal itu sejalan dengan berbagai program yang diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Pertama modal negara demokrasi. Ini artiya bebas ketika kita punya inisiatif dan kemampuan partisipatif. Modal kedua otonomi daerah kita sangat kuat. Ini artinya sebenarnya kunci penyelesaian masalah lingkungan itu adalah kemampuan setiap perangkat daerah di masing-masing lokasi," terang Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian LHK, Laksmi Wijayanti, usai hadir sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi kelompok terarah (FGD) bertema 'Pembangunan Bertumpu pada Kelestarian Lingkungan Hidup' di Istana Presiden Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (28/11).

Sejauh ini, kata Laksmi, KLHK banyak membuat terobosan kebijakan. Misalnya penyelesaian konflik, pemberian akses, perhutanan sosial, reforma agraria, maupun pemgendalian pencemaran seperti PROPER, green leadership, dan lainnya.

Dari program-program tersebut, ujar Laksmi, muaranya nanti akan terkoneksi dengan pola pembangunan ke depan yang menjadikan sektor ekonomi sebagai basis bukan hanya mengambil sumber daya alam saja.

"Kita bergerak menuju bagaimana ke depan memanfaatkan jasa-jasa lingkungan dan circular economy. Kita sudah arahnya ke sana. Kita sudah siapkan perangkat-perangkatnya seperti instrumen fiskal atau instrumen ekonomi. Memang ada turunan-turunannya yang harus diselesaikan," beber Laksmi dalam kegiatan yang juga didukung Media Group (Metro TV, metrotvnews.com, medcom.id, dan Media Indonesia) itu.

Laksmi menyoroti soal program quick win yang dinilai tak berpihak. Dalam pandangannya, program quick win yang fokus kepada lingkungan bisa dilakukan.

"Caranya, penyelesaian konflik, penegakkan hukum. Itu kan kelihatan. Sekarang masyarakat sudah bisa menyampaikan keluhannya. Ada mekanismenya. Jadi quick win itu didorong misalnya oleh kepala daerah baru atau mungkin nanti anggota DPR baru. Jika terpilih, mereka nanti bisa menyelesaikan persoalan lingkungan. Bagi kami itu luar biasa dan nyata," tegasnya.

Laksmi menyebutkan, Kementerian LHK sudah menyiapkan pendanaan dengan berbagai skema pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur lingkungan. Misalnya penanganan sampah maupun pemantauan kualitas udara.

"Di daerah juga bisa memanfaatkan Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Bagi Hasil," terangnya.

Masalah lingkungan di Indonesia tak dipungkiri Laksmi relatif cukup banyak. Misalnya masalah sampah yang kerap menjadi objek buang sampah sembarangan atau kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut, lanjut dia, siapa pun yang mengelola lingkungan hidup di Indonesia tidak berada pada posisi ideal.

"Memang mau atau tidak mau jadi berat karena harus beresin sungai, harus beresin hutan, harus beresin bekas-bekas tambang. Makanya kita berupaya semua pihak menegakkan mekanisme kontrol, seperti izin lingkungan dan lain sebagainya. Itu karena kita tidak ingin kebiasaan berusaha di sini (Indonesia) dianggap gampang. Sudah bukan eranya seperti itu," ujarnya.

Ia berharap hasil dari kegiatan FGD itu publik bisa mendorong calon pemimpin baru atau para wakil rakyat baru menerapkan program-program quick win dalam penyelesaian masalah lingkungan. Bukan malah membuat sebuah kebijakan yang pada akhirnya akan memdorong terjadinya masalah.

"Misalnya dalam konteks penegakkan hukum, penyelesaian konflik, maupun program inovasi lainnya," pungkas Laksmi. (OL-1)