BKN Pertahankan Passing Grade Seleksi CPNS

BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan tetap melaksanakan passing grade dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Hal itu dilakukan untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi tinggi untuk 30 tahun mendatang.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, kepada wartawan di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (16/11), mengatakan, penerapan passing grade dimaksudkan agar pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kompetensi tinggi. Sebab 10-20 tahun mendatang, Indonesia akan memasuki era industri 4.0 dan digital.

Dengan begitu dibutuhkan PNS yang bisa melaksanakan tanggung jawab di era tersebut. Karenanya soal seleksi CPNS sengaja dibuat menyesuaikan kebutuhan mendatang kendati banyak menuai protes.

"Yang ikut tes anak sekarang, 30 tahun mendatang yang memimpin Indonesia. Itu sebabnya kompetensinya tidak boleh asal-asalan," tegasnya.

Untuk itu nilai ambang batas seleksi CPNS tidak akan diturunkan meski ada gap kelulusan cukup tinggi antara kementerian dan lembaga dengan kabupaten/kota provinsi.

Gap itu lantaran perbedaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di pusat dan daerah. Kendati demikian tetap ada solusinya melalui perengkingan.

Ia mengungkapkan tingginya angka kelulusan di kementerian dan lembaga mencapai 20% itu membuktikan dari sisi soal tidak ada masalah. Sebaliknya, di kabupaten/kota provinsi kelulusannya jeblok, yakni di wilayah barat 3,5%, tengah 2,75%, dan timur 1,75%.

"Ada gap signifikan antara daerah dengan pusat, tapi bukan salah tesnya. Itu salah penyiapan inputnya sehingga kompetensi mereka bisa berbeda," ujarnya.

Hal itu, lanjutnya, menjadi pekerjaan rumah mendatang agar standar pendidikan bisa lebih baik. Bagi pemerintah, tingginya gap kompetensi kelulusan pusat dengan daerah bukan berarti membiarkan kekosongan SDM.

"Solusinya di daerah jangan dibiarkan kosong, harus diisi. Formasi terbesar guru dan tenaga kesehatan," tuturnya.

Upaya pemerintah sekarang dengan meenerapkan passing grade, katanya, diharapkan memacu masyarakat untuk bersaing secara fair.

"Guru tidak bisa dibiarkan kosong. Bila passing grade diturunkan, maka akan mendapatkan PNS dan guru yang elek (jelek), guru tidak berkualitas. Tentu kita tidak mau anak-anak kita diajar oleh guru tidak berkualitas. Guru harus bagus," tandasnya.

Baginya, penurunan passing grade tidak menjadi pilihan. Tapi bagi yang mengikuti tes dengan nilai belum memenuhi standar, sedangkan di sisi lain ada yang nilainya tinggi, maka akan dilakukan perengkingan.

"Kita lakukan perangkingan untuk solusi mengisi yang kosong. Kita lihat lulus murni seberapa banyak dulu," katanya.

Solusi itu bukan berarti memberlakukan sistem cadangan. Meskipun nanti tes seleksi kompetensi dasar (SKD) berbarengan, tapi semua peserta harus mengikuti tes yang ada hingga tes kompetensi lainnya tuntas.

"Tidak ada cadangan, tapi istilahnya lulus gelombang 1 dan gelombang 2," pungkasnya sembari berharap Evaluasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 terakhir di Malang banyak yang memenuhi passing grade. (OL-1)