Empat Mobil Keluarga Sunjaya Disita KPK

SEBANYAK empat mobil yakni Pajero E 1139 LL, Honda Jaz putih E 20 FA, Honda HRV baru E 486 XX, dan Toyota Yaris E 1501 LH, milik Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan keluarnya disita KPK dan titipkan ke garasi Polres Cirebon Kota. Keempat mobil itu disegel dengan diberikan garis polisi berwarna kuning.

Kapolres Cirebon Kota, AKB Roland Ronaldy, membenarkan bahwa mobil tersebut merupakan titipan dari KPK. Dari empat mobil tersebut, dua di antaranya yaitu Honda Jazz dan HRV disita dari rumah mertua anak sulung Sunjaya di kawasan Pilang, Cirebon. Kedua mobil tersebut atas nama Fatimah--istri Roby, anak sulung Sunjaya.

Pasca penangkapan Sunjaya, roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon  tetap berjalan seperti biasa. Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno juga sudah menjalankan tugasnya sebagai pelaksana harian Bupati Cirebon.

Namun, semua pejabat di sana melakukan tutup mulut terkait pemeriksaaan yang dilakukan KPK. Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Supadi Priyatna yang sempat diperiksa KPK terkait dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Sunjaya Purwadisastra enggan berkomentar.

Hal yang sama juga dilakukan Kabag Humas Setda Pemkab Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan. “Kita serahkan semua kepada proses hukum yang berlaku,” dalih Iwan, Selasa (30/10).

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dugaan kasus korupsi penggunaan anggaran operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2013-2016.

Penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Kepri dilaporkan tengah memanggil dan memeriksa tiga pejabat terkait kasus itu, yakni berinisial Mr selaku bendahara di BPBD Kepri tahun anggaran 2012-2016 dan dua pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2013-2016 berinisial D dan A.

Temuan sementara dari jumlah anggaran yang diduga dikorupsi mencapai lebih dari Rp300 juta. Itu baru untuk tahun anggaran 2016 dan belum lagi tahun anggaran sebelumnya.

Asisten Tindak Pidana Khusus Fery Tass SH MH Msi membenarkan penyidikan dugaan kasus korupsi di BPBD Kepri tersebut. Hal lain termasuk pemanggilan tiga pejabat di lingkungan BPBD Kepri dimasa itu untuk dilakukan pemeriksaan.

Di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Konstantitus Lalu, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) BPN setempat ditetapkan menjadi tersangka. Dia tertangkap ta-ngan menerima pungli sebesar Rp100 juta. (UL/HK/JL/SS/N-3)