Mengubah Pola Pikir Guru Honor Jadi Wirausaha

BANYAKNYA jumlah guru honorer yang meminta diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di berbagai daerah sudah seharusnya disikapi dengan bijak. Pasalnya, daya tampung ASN juga sangat  terbatas dan harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat punya gagasan menarik yang akan diterapkan di daerahnya dengan menawarkan kepada guru honor untuk beralih pekerjaan (profesi) menjadi wirausaha.

“Kita sedang mendorong guru honor kepada profesi lain. Membangun NTT tidak harus lewat pegawai negeri sipil,” kata Viktor saat menerima sekitar 300 guru honor asal Kota Kupang di Kantor Gubernur NTT, Senin (22/10).

Ratusan guru honor itu bertemu gubernur untuk menanyakan tentang rencana pengangkatan mereka menjadi ASN dan permintaan untuk menaikkan tunjungan kesejahte­raan. Untuk diketahui, di antara mereka ada guru honor yang telah bekerja selama 32 tahun, tetapi tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mereka juga menerima honor jauh dari upah minimum regional (UMR), yakni antara Rp250 ribu-Rp300 ribu tiap bulan. Adapun UMR NTT 2018 sebesar Rp1,6 juta per bulan.

Menghadapi kondisi seperti itu, menurut Viktor, saat ini NTT membutuhkan sekitar 1,5 juta orang untuk menjadi wirausaha baru di segala bidang. Peluang usaha pun terbuka luas untuk seluruh warga NTT yang ingin mandiri secara ekonomi.

Untuk mendukung calon wirausaha di NTT, Viktor sudah merencanakan bahwa pemprov akan memberikan pelatihan, antara lain mengo­lah buah-buahan menjadi jus dan membuat teh dengan bahan baku marungga, membuat kecap, atau menjadi petani dan peternak dengan kemampuan memadai.

Setelah mahir, pemprov akan memberikan kredit usaha rakyat (KUR) sekitar Rp25 juta per orang. Pada periode sebelumnya, imbuhnya, Pemprov NTT menyiapkan dana KUR sekitar Rp1,2 miliar, tetapi hanya Rp200 juta yang dimanfaatkan warga.

Menurut Viktor yang didampingi Sekda NTT Benediktus Polo Maing, peluang menjadi ASN saat ini terbatas. Di sisi lain, lapangan pekerjaan di NTT sangat luas. Selain itu, pemerintah dikabarkan tidak mengangkat honorer yang telah berusia di atas 35 tahun. “Banyak program pemerintah dan mereka bisa dikaryakan ke mana-mana. Kalau berniat jadi PNS pasti susah,” tegasnya.

Akan tetapi, jika para guru tidak bersedia menerima tawaran pemerintah, saat ini tengah disiapkan tim yang melatih guru-guru, mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah, antara lain fasih berbicara dalam bahasa Inggris dan memiliki kemampuan transfer pengetahuan dengan baik.

Dua standar itu wajib dimiliki seluruh guru di NTT. “Guru-guru diminta beradaptasi dengan sistem yang akan kami buat. Ini juga membuka ruang bagi guru (honor) untuk mengabdi di tempat lain, tidak harus menjadi pegawai negeri,” pungkasnya. (PO/N-1)