Infrastruktur PUPR Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

PEMERINTAH melakukan percepatan proyekproyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur, selain untuk kepentingan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mampu meningkatkan rasa memupuk persatuan, persaudaraan dan rasa keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

Sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di seluruh Indonesia telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kementerian PUPR melalui perencanaan dan pemrograman yang dibuat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut andil dalam memberi dukungan terhadap percepatan pelaksanaan PSN tersebut.

Hal tersebut terutama untuk mendukung kawasan perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Stra tegis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta lumbung pangan nasional.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, menyatakan instansinya fokus membuat perencanaan dan program dukungan infrastruktur terhadap kawasan tersebut.

“Program dan kegiatan kami tersebut diatas berdampak riil pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” ucap Hadi.

Sebagai contoh, pembangunan bendungan baru dari tahun 2015-2019 sebanyak 65 buah, dapat meningkatkan produksi pertanian di kawasan
lumbung pangan nasional.

Pembangunan jalan nasional sepanjang 2.650 km hingga tahun 2019 dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang yang akan menurunkan biaya logistik,” ucapnya.

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sistem pengelolaan persampahan, sanitasi dan perbaikan perumahan akan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang digambarkan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan
kemiskinan di tanah air.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan tahun ini disebutkan bahwa pada 2015 IPM Indonesia mencapai 69,55. Pada 2016 meningkat menjadi 70,18. Angka IPM ini kembali meningkat pada 2017, yakni mencapai 70,81.

Berdasarkan data yang dikeluarkan tahun ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada 2015 mencapai 11,1%. Persentase kemiskinan itu menurun pada 2016, yakni menjadi 10,70%. Kemudian pada 2017 kembali menurun menjadi 10,12%. Pemerintah menargetkan pada 2018 angka kemiskinan turun menjadi 9,5%.

Selain itu, secara agregat, infrastruktur PUPR yang dibangun juga mendukung pengurangan Gini ratio menjadi 0,389% pada Maret 2018 (data BPS).

Pembangunan Infrastruktur PUPR akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian lokal dan nasional serta kesejahteraan masyarakat di Tanah Air. (S2-25)