Rehab-Rekon di NTB Dimulai

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani besama para menteri menggelar rapat koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rapat tingkat menteri ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 yang difokuskan pada program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB yang dikelu-arkan Presiden Joko Widodo belum lama ini.

"Gempa yang terjadi di NTB pada akhir Juli 2018 telah berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat NTB. Pemerintah pusat dan daerah juga telah melaksanakan kegiatan tanggap darurat. Bahkan seluruh komponen bangsa, mulai BNPB, TNI, Polri, sampai masyarakat telah memberikan bantuan yang maksimal," kata Menko PMK.

Secara umum program penanggulangan dampak bencana gempa bumi di NTB ke depan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan logistik, dan bantuan rehabilitasi rumah. Kedua, percepatan pembersihan puing. Ketiga, percepatan pembangunan rumah penduduk swakelola. Berikutnya, percepatan pembangunan fasilitas umum.

Inpres No 5/2018 menugas-kan 4 menko, 15 menteri, Polri, TNI, kejaksaan, serta 3 lembaga dan 6 pemerintah daerah untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. "Amanat inpres pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk mendukung berfungsinya kembali aktivitas pendidikan, kesehatan, agama, dan fasilitas penunjang perekonomian paling lambat akhir Desember 2018 dan prasarana lain paling lambat 2019," terang Menko PMK.

Turut hadir pada rapat itu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nilla F Moloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Peru-mahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimulyono, Mensos Agus Gumiwang, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, dan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin.

Mitigasi bencana

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan pihaknya akan meninjau rencana tata ruang wilayah (RTRW) di NTB yang berlandaskan mitigasi bencana. Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, di Lombok Utara, Rabu (29/8) mengatakan review RTRW ini bertujuan mewujudkan hunian yang aman dari ancaman bencana.

Bantuan bencana gempa di Lombok juga masih terus mengalir. Lembaga Amil Za-kat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah Bali bekerja sa-ma dengan Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) Bali, kemarin, kembali mengirimkan bantuan ke Bumi Gora. Menariknya, ekspedisi bantuan tahap kedua ini dilepas langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Suyasa, bersama Ketua PW Muhammadiyah Bali, H Aminullah, di Kantor PW Muhammadiyah Bali.

Bantuan bagi korban gempa di NTB juga datang dari Polda Sulawesi Utara berupa dana tunai sebesar Rp271.891.000 dan pakaian layak pakai. Bantuan ini terkumpul spontanitas dari Keluarga Besar Polda Sulut, termasuk bantuan ibu Bhayangkari," kata Kapolda Sulut, Irjen Bambang Waskito.

(OL/VL/BN/YR/N-1)