NTT Jadi Tujuan Investasi di Timur

SEPANJANG 15 tahun terakhir investasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus tumbuh dan berkembang. Hal itu terlihat dari terus bertumbuhnya bisnis properti, ritel, dan perhotelan.

Sampai Agustus 2018, di Kota Kupang saja sudah beroperasi sembilan

hotel berbintang, tiga pusat pembelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan

sekitar 650 rumah toko (ruko) dengan nilai investasi mencapai triliunan

rupiah. Jumlah itu belum termasuk investasi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan Pulau Sumba yang berkembang menjadi salah satu destinasi wisata favorit nasional.

Catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)

NTT menyebutkan realisasi investasi di daerah itu selama 2017 mencapai

Rp4,4 triliun. Investasi antara lain dalam bidang pariwisata, perkebunan tebu, tambak garam, pabrik pengiolahan mangan, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), konstruksi, dan hotel.

Dari beragamnya bentuk investasi itu tercatat dari penanaman modal asing (PMA) senilai Rp963,4 miliar dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp3,4 triliun.

Realisasi investasi dari investor dalam negeri selama 2017 meningkat 41,09% jika dibandingkan dengan realisasi investasi 2016 yang mencapai Rp3,1 triliun. Namun, realisasi PMA 2017 menurun jika dibandingkan dengan 2016 yang mencapai Rp1,8 triliun.

Kendati angka tersebut terlihat rendah di bawah investasi di provinsi

lainnya, dalam konteks lokal terjadi peningkatan bila dilihat

perkembangan nilai investasi tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan investasi mendorong mantan Gubernur dan Wakil Gebernur NTT

Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni menyerahkan penghargaan kepada puluhan

investor karena mereka dinilai telah berkontribusi pada pembangunan

ekonomi di NTT. Penghargaan diserahkan pada acara syukuran akhir

masa jabatan gubernur dan wakil gubernur di Kupang pada 13 Juli 2018.

Mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam wawancara bersama Media

Indonesia pernah menyebutkan, peningkatan investasi di NTT didorong kebijakan pemerintah menyederhanakan aturan tertutama yang terkait

dengan proses perizinan investasi di daerah.

"Seluruh perizinan tidak lagi menyebar di beberapa instansi, tetapi

terpusat di salah satu instansi yakni Dinas PMPTSP. Kebijakan

penyederhanaan izin untuk memudahkan investor menanamkan modalnya ke

NTT," kata Frans Lebu Raya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mendatangkan investor ke daerah ialah menggelar promosi ke daerah lain. Bahkan promosi pernah dilakukan di sejumlah negara seperti Australia dan Jepang. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah mendatangkan investor ke daerah ini menjadikan Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya nyaris tidak dilirik investor, kini berbalik menjadi daerah tujuan investasi.

Lahan dan infrastruktur

Namun, iklim investasi yang kondusif dan beragam peluang investasi itu

bukan tidak mengandung persoalan, terutama persoalan lahan. Investor

kadang mengalami kendala karena umumnya lahan merupakan tanah ulayat

yang kepemilikannya lebih dari satu orang. Selain itu, ketersediaan

infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi tantangan buat

pemerintah.

Menurut Frans Lebu Raya kendala infrastruktur, ketersediaan lahan,

sengketa lahan yang menjadi alasan investasi ke derah yang berbatasan

dengan Timor Leste dan Australia ini masih terbatas. Akibatnya, akses

menuju lokasi yang diincar investor juga terhambat.

Kondisi seperti itu yang mendorong Presiden Joko Widodo mengenjot

peningkatan pembangunan infrastruktur di NTT. Pada 2015, Presiden menyetujui pembangunan tujuh bendungan untuk menyediakan air bagi kebutuhan warga, lahan pertanian dan ternak menggunakan konsep membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan bendungan secara otomatis mendorong pembangunan jalan menuju lokasi investasi.

Pada 2018, satu bendungan selesai dikerjakan dan dua bendungan

lainnya dalam proses pembangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT Andre Koreh mengatakan meskipun

pembangunan bendungan sudah rampung, NTT masih defisit air. Setiap tahun daerah dengan delapan bulan kering dan empat bulan basah ini defisit antara 1,5 miliar-2 miliar meter kubik air. "Untuk mengatasi defisit air, idealnya NTT memiliki 70 bendungan, 100 embung irigasi, 3.000 sumur bor, dan 4.000 embung kecil," ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang Frits

Fanggidae mengatakan persoalan lahan dapat diatasi dengan mengubah pola

investasi yakni melibatkan pemilik lahan sebagai salah satu pemegang

saham. "Jika masyarakat tidak dilibatkan sebagai pemegang saham,

perlawanan akan berlanjut dan kita akan terus menghadapi persoalan

ketidakpastian terkait lahan untuk investasi," ujarnya.

Beragam kemajuan dan aneka persoalan terkait investasi di Nusa Tenggara

Timur merupakan dinamika positif yang bersumber pada satu napas yakni

memajukan pembangunan daerah di gerbang selatan Nusantara ini.(X-13)