Bangun Jalan Tani dengan Dana Desa

HAMPIR 90% warga Desa Borong Pa’la’la, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bermata pencaharian petani. Karena itu, pembangunan jalan usaha tani yang bersumber dari dana desa dinilai tepat. “Mereka bangun jalan desa, jalan di tengah sawah sampai jembatan. Selama ini masyarakat harus mutar, jadi kalau hujan repot. Sekarang masyarakat lebih mudah,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Senin (18/2).

Dari total dana desa yang diterima sebesar Rp1,39 miliar, jalan tani sepanjang 200 meter x 2 meter dan jembatan besi sepanjang 4 meter tersebut mendapatkan alokasi sebesar Rp117 juta. Ada juga anggaran sekitar Rp38 juta dari pembangunan tersebut di antaranya digunakan untuk upah pekerja, yang melibatkan sekitar 50 warga miskin dan pengangguran. “Kami fokus pada petani ka­renanya membuat jalan tani. Kalau dulu susah untuk pelihara padi, susah beli pupuk ke luar dan susah bawa hasil panen, maka dibuatkan jalan usaha tani dari dana desa ini,” seru Kepala Desa Borong Pa’la’la Ramli Supriadi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel Mustari Soba menyebutkan, dana desa di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2018, Sulsel menerima dana desa sebesar Rp1,98 triliun, naik jika dibandingkan dengan 2017 yang cuma Rp1,820 triliun. Selama ini dana desa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan perekonomian dengan kehadiran badan usaha milik desa (Bumdes). Di Jawa Tengah, Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani, mengatakan dana bergulir dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, termasuk yang dikelola Bumdes. “Itu peluang bagi Bumdes guna pengembangan usaha agar mandiri,” katanya di sela acara sosialisasi kewirausahaan dan program kemitraan BUMN di Klaten, Sabtu (17/2).

Sosialisasi yang digelar Endang Srikarti bersama BUMN dan Kementerian Koperasi dan UMKM, diikuti Bumdes, UMKM, dan kepala desa se-Kabupaten Klaten. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mengalokasikan dana pinjaman koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) sebesar Rp1,2 triliun pada 2018. “Bantuan modal bergulir kepada Bumdes minimal Rp50 juta. Bahkan, bisa sampai Rp200 juta yang untuk program kemitraan BUMN,” papar Endang. BUMN diminta tidak mempersulit UMKM dan Bumdes yang mengajukan bantuan modal untuk pengembangan usahanya. (LN/JS/N-4)