Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Genjot Perekonomian Natuna

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menggenjot pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, salah satunya Natuna.

Pembangunan SKPT tersebut rupanya menarik Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KKP, Tini Martini. Ia membuat disertasi penelitian untuk gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran.

Lewat judul 'Implementasi Kebijakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna di Provinsi Kepulauan Riau', penelitiannnya memiliki dua tujuan. Pertama, mampu mendeskripsikan secara komprehensif tentang faktor-faktor yang memiliki ketertarikan dalam implementasi kebijakan.

"Serta, menganalisis dan merumuskan konsep baru implementasi kebijakan Sentra Kegiatan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna," ujar Tini, usai mempertahankan disertasi doktornya.

Memilih Natuna sebagai basis penelitian, karena wilayahnya merupakan salah satu pulau terkecil dan perbatasan. Wilayahnya juga salah satu dari 20 titik pusat pertumbuhan ekonomi masyakarat di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Menariknya, wilayahnya merupakan salah satu lokasi pembangunan SKPT yang dibangun KKP pada 2015 hingga saat ini.

"Dari segi karakteristik wilayah juga sangat strategis, karena terhubung beberapa wilayah. Di bagian utara terhubung dengan Vietnam dan Kamboja. Di barat dengan Semenanjung Malaysia. Sedangkan di timur berbatasan dengan Sarawak," katanya.

Natuna juga menjadi perairan laut terbesar yang sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal. Kapal asing sangat tertarik dengan Natuna karena memiliki daya tarik lewat ikan yang banyak dan bagus.

"Kalau untuk wisatawan, kawasan ini menjadi tempat wisata," imbuh Tini.

Implementasi kebijakan SKPT Natuna dianalisis dari standar dan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksanaan, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Hasil penelitiannya menggambarkan implementasi kebijakan SKPT Natuna dinilai berhasil karena dukungan sumber daya yang sangat memadai baik dalam anggaran maupun pengelolaan.

Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif terhadap pelaksana dan stakeholder yang terlibat. Diharapkan penelitian ini mampu membangun Indonesia dari pinggir agar setiap lokasi dapat mandiri.

"Sehingga, rakyat menjadi sejahtera, ikan berkualitas, dan tidak ada lagi pencurian ikan. Serta, pengelolaan eksport dan impor langsung dilakukan di SKPT jadi nggak perlu lagi ke Jakarta agar lebih murah," katanya lagi.

Tini telah melangsungkan sidang untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/2). Pimpinan sidang, Ida Widianingsih MA PhD, mengatakan, hasil sidang Tini sangat memuaskan.

Wanita kelahiran Bandung 20 Januari 1962 ini merupakan lulusan Sarjana Hukum di Unpad pada 1987. Dia melanjutkan Program Magister pada Social Sciences Faculty di University of Birmingham dan lulus pada 1995.

Pada 2013, dia kembali mengambil Program Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik di Unpad. Saat ini, dia menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KKP. (OL-2)