Lagi, Warga Tolak Tambang di Pulau Laut

SEKITAR 2.000 warga Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, kembali menggelar aksi menolak penambangan batubara di Pulau Laut. Senin (22/1), massa mendatangi kantor bupati dan DPRD Kota Baru. Massa ditemui Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie. “Gubernur secara tegas mendukung penolakan tambang di Pulau Laut karena daerah itu merupakan pulau kecil. Gubernur juga sudah mengeluarkan surat rekomendasi penolakan itu,” tuturnya. Aksi diikuti organisasi lingkungan, LSM, nelayan, dan warga. Tambang di Pulau Laut dilakukan PT Silo, anak perusahaan Sebuku Grup.

Lebih jauh, Haris meminta pemkab dan masyarakat Kotabaru juga berkomitmen menolak penambangan tersebut. Massa juga ditemui dinas terkait serta Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin. Ketua Komite Aksi Penyelamat Pulau Laut, Usman Pahero, menegaskan, pihaknya bersama dengan masyarakat Kotabaru dengan tegas menolak penambangan di Pulau Laut. “Pulau Laut bebas tambang harga mati. Aksi ini tidak ditunggangi pihak tertentu, tapi wujud keprihatinan masyarakat dan kekhawatiran ancaman kerusakan lingkungan dan dampak negatif bagi masyarakat seperti kelompok petani dan nelayan,” ujarnya.

Penambangan di pulau kecil sudah pernah terjadi di Pulau Sebuku, Kotabaru. Hasilnya, lingkungan di sekitarnya rusak parah dan sangat merugikan masyarakat. “Kami menuntut pemkab menolak aktivitas tambang karena kewenangan amdal ada di kabupaten dan segera menutup tambang Pulau Laut,” tegasnya. (DY/N-2)