Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama akan dilaksanakan pada Februari ini. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp500 ribu pada pencairan tahap pertama tersebut. Adapun total bansos PKH yang akan diberikan pemerintah senilai Rp1.890.000, yang diberikan dalam empat tahap. “Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan tambahan gizi anak serta ibu hamil. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu (pulsa dan rokok), akan langsung dicabut,” kata Presiden Joko Widodo saat menyalurkan bansos PKH di halaman SMAN 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, (Senin ).
Pada kesempatan yang sama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang ikut mendampingi presiden, berharap pemerintah daerah berpartisipasi aktif ikut mengawasi pelaksanaan program PKH, bantuan pangan nontunai (BPNT), dan bansos pangan.
Terkait bantuan pangan nontunai (BPNT), Khofifah meminta agar kualitas barang pasokan pangan di E-warong guna meminimalkan kkelemahan keluarga penerima manfaat. Utamanya beras, sehingga bisa dikonsumsi secara layak, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat jumlah.
“BPNT sebagai konversi beras untuk keluarga sejahtera bagi penerima manfaat harus dapat dijaga kualitasnya. Keluarga penerima manfaat harus dapat menikmati beras yang berkualitas, pastikan mereka punya pilihan jenis dan kualitas beras melalui e -warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera,” katanya. Khofifah menambahkan pada tahun ini BPNT yang disalurkan pemerintah hanya dibatasi beras dan telur. Hal ini sesuai pedoman umum bantuan pangan nontunai yang baru diterbitkan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Alasannya, kedua bahan pokok tersebut paling banyak menyedot pengeluaran keluarga kurang mampu. Dan sebagai upaya pemenuhan kecukupan gizi yang saat ini paling dibutuhkan. Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Setiap penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan. “Di tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 kabupaten/kota. Saat ini sudah berjalan di 44 kota,” kata Khofifah. (AS/N-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved