Ribuan Kapal Cantrang Belum Peroleh Alat Tangkap Pengganti

SEBANYAK 80% dari 6.400 kapal cantrang berukuran di bawah 10 grosston (GT) di Jawa Tengah belum mendapatkan penggantian alat tangkap.

Namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengajukan penundaan pelaksanaan Permen KKP No.2 tahun 2015 dan Permen KKP No.71 tahun 2016 ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pemantauan Media Indonesia di pantura, Sabtu (23/12), puluhan ribu nelayan kapal cantrang berbagai ukuran hingga kini masih menunggu kebijakan, ditunda atau bahkan dibatalkannya Permen KKP No 2 tahun 2015 dan Permen KKP No 71 tahun 2016 tentang larangan penggunaan 17 alat tangkap ikan yang salah satunya cantrang.

Meskipun belum ada tanda-tanda pemerintah menunda pelaksanaan Permen tersebut awal Januari 2018, tetapi ribuan nelayan di pantura tetap berharap. Karena hingga kini ribuan kapal nasibnya tidak menentu dan sulit untuk melakukan penggantian dalam waktu singkat.

Ribuan kapal cantrang di bawah 10 GT yang berhak mendapat penggantian alat tangkap juga hingga kini belum memperoleh kepastian. Dari 6.400 kapal yang ada baru 20% yang telah memperoleh penggantian.

"Yang katanya sudah dapat pengganti jaring saja hingga sekarang belum sampai di tangan, apalagi yang baru direncanakan," kata Sholikin, 46, nelayan cantrang di Banyutuwo, Pati.

Hal itu juga dibenarkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Lalu Muhammad Syafriadi. Jumlah kapal nelayan di bawah 10 GT di Jateng mencapai 18.000 unit, sedangkan 6.400 unit di antaranya berhak atas penggantian alat tangkap ramah lingkungan.

Namun hingga saat ini baru sekitar 20% yang memperoleh atau baru sekitar 2.341 unit.

Meskipun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng telah mengantongi data dan jumlah nelayan yang berhak memperoleh penggantian alat tangkap ikan, tetapi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selalu mengelak dan menyatakan meminta data nelayan yang belum memperoleh ganti alat tangkap.

"Berikan data ke saya agar dapat melaporkan ke menteri, jangan berspekulasi masih banyak yang belum memperoleh," kilah Ganjar.

Namun jika data itu di tangan, lanjut Ganjar, ternyata masih ribuan kapal belum mendapatkan penggantian atau bantuan, segera akan mengajukan ke Menteri KKP agar dilakukan penundaan. (OL-4)