ASN Yogyakarta Deklarasi tak Gunakan Gas Melon

APARATUR Sipil Negara (ASN) Pemkot Yogyakarta mendeklarasikan menolak penggunaan produk gas 3 kilogram di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (15/12).

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menegaskan, seharusnya ASN malu jika menggunakan gas subsidi 3 kilogram atau kerap disebut gas melon itu.

"Zaman sekarang kalau mau maju ya mari kita berusaha menjauhi hal-hal yang sifatnya subsidi," ajak Haryadi dalam deklarasi peralihan gas 3 kilogram menjadi 5,5 kg.

Ia pun meminta Pertamina agar bisa menyediakan gas nonsubsidi atau bright gas ukuran 5,5 kg di koperasi karyawan di Balai Kota Yogyakarta agar mempermudah pembelian.

Menurut dia, jika seluruh ASN terbebas dari gas subsidi, persoalan kelangkaan gas subsidi yang selama ini muncul tidak ada lagi. ASN penting meninggalkan gas subsidi karena hanya diproduksi terbatas.

"Kalau ada kelangkaan (gas subsidi), itu bukan ada penarikan dari Pertamina, tapi justru disebabkan oleh penggunaan masyarakat yang di atas kebutuhan," kata dia.

Walau demikian, Haryadi meminta masyarakat tidak perlu panik, pihaknya bersama Pertamina rutin melakukan pemantauan agar sampai gas 3 kg tidak sampai langka.

Sementara Vice President Gas Domestic PT Pertamina Persero, Kusnendar, menambahkan, secara legal memang tidak ada larangan bagi ASN menggunakan gas 3 kg. Ia mengatakan, deklarasi ini merupakan yang kedua di Indonesia setelah Surabaya.

"Ini memang tidak tidak akan membuat PNS tidak menggunakan gas melon, tapi paling tidak akan bisa mengurangi penggunaan gas melon. Ini semua upaya agar penggunaan gas 3 kg tepat sasaran," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan aplikasi Bright Home Service, yang masih terbatas untuk Kota Surabaya dan Kota Yogya. Aplikasi itu untuk mempermudah masyarakat dalam membeli gas nonsubsidi bright gas.

"Cukup memesan melalui aplikasi tersebut nanti bright gas akan dikirim ke tujuan. Jadi, tidak repot lagi," pungkas dia. (X-12)