Ratusan Orang Kawal Verifikasi Faktual

PASANGAN calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Akhwan-Hadi Sucipto menyiapkan 396 personel untuk mengawal verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua tim pemenangan pasangan Akhwan-Hadi Sucipto, Sugiharto, di Kudus, kemarin, mengungkapkan ratusan anggota tim itu akan mengawal proses verifikasi faktual di 132 desa yang ada di sembilan kecamatan.

"Dukungan kami menyebar secara merata di semua desa/kelurahan di sembilan kecamatan. Sehingga di setiap desa kami tempatkan tiga anggota tim untuk pengawalan," kata Sugiharto.

Sehingga, dia meyakini pasangan yang juga didukung Partai NasDem itu lolos verifikasi faktual.

Pasangan Akwan-Hadi Sucipto menyerahkan 68.454 dukungan dan hanya 112 dukungan yang tidak memenuhi syarat.

Adapun syarat minimal untuk mengajukan diri ialah 45.232 dukungan.

Pasangan calon independen lainnya, Nor Hartoyo-Junaidi, membawa 51.519 dukungan dan 5.520 dukungan di antaranya tidak memenuhi syarat.

"Kami akan mulai verifikasi faktual. Jika ada dukungan tidak memenuhi syarat, tim pemenangan atau calon harus mengganti dua kali lipat untuk bisa lolos maju ke pilkada," kata Ketua KPU Kudus Moh Khanafi.

Adapun di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Riau, satu dari dua pasangan calon kepala daerah perseorangan dinyatakan lolos verifikasi administrasi, yakni pasangan Reynaldi-Sarjulianto.

Komisioner KPU Kota Pangkalpinang M Atobi membenarkan, KPU menyatakan satu pasangan lainnya, Ahmad Kurnia-Nurdiansyah, dinyatakan tidak lolos.

Sebab, kata dia, pasangan Ahmad Kurnia-Nurdiansyah menyerahkan persyaratan terlalu mepet dengan tenggat.

Walhasil, lanjut dia, pasangan itu tidak bisa memperbaiki berkasnya.

Dia juga mempersilakan pasangan Ahmad Kurnisa-Nurdi-ansyah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara itu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo melantik Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin sebagai bupati dan wakil bupati Lampung Barat.

"Tantangan dan hambatan pasti ada. Tugas bupati berinovasi bagaimana untuk menarik dunia melihat potensi Lampung Barat," kata Ridho.

Ridho juga berpesan kepada bupati dan wakil untuk berkoordinasi yang dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Pasalnya, 61% wilayah Lampung Barat merupakan hutan lindung. (AS/RF/EP/LD/JL/N-1)