Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kepala desa mengembalikan kartu tani ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Hal itu dilakukan untuk menghindari gejolak dan protes petani.
Data sementara, ada dua desa yakni Talangsuko dan Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, tidak membagikan kartu tani yang sudah diterima sebelumnya.
Lantas, perangkat desa mengembalikan kartu itu ke pemkab lantaran tidak sesuai dengan jumlah petani yang diajukan.
"Kartu tani sudah ada sejak sebulan lalu, tapi kami memutuskan tidak membagikan kartu itu ke petani sebab kartu yang ada tidak sesuai dengan jumlah petani yang diajukan oleh pemerintah desa," tegas Kepala Desa Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Helmiawan Khodidi, kemarin.
Khodidi menjelaskan di Tumpukrenteng ada 600 petani, pemilik lahan pertanian sekitar 300 hektare. Mereka diajukan agar mendapatkan kartu tani.
Namun, hanya kurang dari 200 kartu yang diterbitkan. Dari kartu tani yang sudah terbit itu, datanya pun banyak yang keliru.
"Yang betul-betul petani justru tidak mendapatkan kartu tani. Bahkan, ketua kelompok tani juga tidak dapat. Padahal, gabungan kelompok tani sendiri yang mengusulkan data petani. Ini kan membingungkan," katanya.
Dia mengaku sudah melaporkan ketidaksesuaian data penerima yang diajukan dengan jumlah kartu yang terbit itu ke pemkab.
Setelah menahan kartu selama sebulan, tapi tidak kunjung dipenuhi sesuai permintaan data petani yang diajukan, kartu yang sudah diterima itu dikembalikan ke dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
Perangkat desa dan kelompok tani desa setempat, katanya, juga merasa heran sebab data yang diajukan ternyata berbeda dengan kenyataan.
"Mungkin mereka memiliki data sendiri. Lantas buat apa kita meng-input data bila pada akhirnya data itu tidak dipakai," ujarnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, Nasri Abdul Wahid, mengatakan sudah memberikan sebanyak 42.754 kartu tani.
Kurang sosialisasi
Petani di sejumlah kecamat-an di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, malah belum mengetahui mengenai kartu tani karena kurangnya sosialisi
"Sampai saat ini saya belum dapat kartu itu," kata Juri, petani di Kecamatan Maduran, kemarin.
Menurut dia, selain tidak mendapatkan kartu, dirinya juga belum pernah didata untuk pembuatan kartu tersebut.
Terlebih, selama ini juga tidak ada sosialisasi dari kelompok tani hingga instansi terkait.
Hal senada juga disampaikan Sunarto, petani di Kecamatan Turi.
Menurut dia, petani di kampungnya hingga saat ini juga belum mengetahui kartu petani.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Teddy Ruspendi Sutisna meminta penyuluh optimalkan sosialisasi kartu tani kepada petani.
"Persoalan dana sosialisasi yang tidak dianggarkan, saya harap tidak menjadi kendala untuk menyosialisasikan kartu tani kepada petani. Tolong saat ini bekerja dengan tupoksinya," ujar Teddy, kemarin.
Dia mengharapkan penyuluh pertanian sebagai garda terdepan yang menyampaikan manfaat kartu tani.
"Penyuluh ini paling terdekat dengan petani. Soal anggaran yang tidak ada, nanti bisa kita bahas," ujarnya. (CS/YK/JH/PO/JL/X-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved