Kartu Tani belum Tiba di Purwakarta

APUD menggelengkan kepala. Petani dari Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Jawa Barat, itu mengaku belum tahu sama sekali seluk-beluk kartu tani.

"Jangankan menggunakannya untuk membeli pupuk, bentuk kartunya saja saya belum tahu. Bagaimana cara menggunakannya juga, saya tidak tahu," ujarnya, kemarin.

Program kartu tani yang diluncurkan pemerintah di Jawa Barat, sampai kemarin, masih jauh dari sempurna. Padahal, kartu sakti itu, akan berlaku efektif pada Januari 2018.

Selain untuk menebus pupuk bersubsidi, dengan kartu itu, petani bisa membeli bibit, pestisida, dan mengajukan kredit usaha tani. Untuk berhubungan dengan Bulog pun, kartu sakti itu juga berlaku.
Hanya saja, seperti diakui Kepala Dinas Pertanian Purwakarta Agus R Suherlan, belum satu pun petani di daerahnya yang memiliki kartu tani. Jumlah kartu tani yang akan dibagikan juga bermasalah.

"Petani di Purwakarta total berjumlah 40 ribuan, sedangkan setelah pendataan dan validasi, hanya 19 ribuan yang akan mendapat kartu tani," jelasnya.

Setali tiga uang, belum ada petani di Kabupaten Cirebon yang memegang kartu tani. "Belum ada yang punya kartu tani. Kalau pun ditanya soal kartu tani, kami masih bingung," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar.

Selain belum merata, penggunaan kartu tani jadi masalah di Kabupaten Indramayu. Petani masih bingung menggunakan kartu itu.
"Di Indramayu baru petani di empat kecamatan yang sudah mendapatkan kartu tani. Itu pun belum ke semua desa," tutur Wakil Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan Indramayu, Sutatang.

Ia berharap saat musim pemupukan tiba, yakni pada akhir Desember atau awal Januari 2018, seluruh petani sudah mendapat kartu tani. "Petani terbiasa membeli pupuk subsidi secara tunai. Mereka masih bingung ketika harus menggunakan kartu tani."

Butuh sosialisasi

Setelah kartu itu digadang sebagai pengganti sistem rencana definitif kebutuhan kelompok untuk mendapatkan pupuk subsidi, menurut juru bicara Dinas Pertanian Karawang Eka Putri, masih banyak kendala yang menghadang program kartu tani. Di antaranya saat melakukan proses verifikasi dan validasi penerima kartu.

"Kendala yang muncul pertama kali ialah tidak adanya anggaran dinas untuk melakukan sosialisasi kartu tani. Dengan sumber daya terbatas, kami pun mengoptimalkan penyuluh untuk melakukan sosialisasi," tuturnya.

Dalam verifikasi, banyak petani yang enggan menyerahkan persyaratan, di antaranya KTP elektronik dan kartu keluarga. Pun di lapangan, banyak petani yang belum mengantongi KTP-E.

Alhasil, dari 110 ribu petani, hanya 70 ribuan yang bisa diverifikasi. Jumlah itu menyusut lagi menjadi 40 ribuan orang, ketika Bank Mandiri memvalidasi.

Kota Sukabumi juga terus menggiatkan sosialisasi penggunaan kartu tani. "Kami sudah menjadwalkan simulasi cara penggunaan kepada para petani," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sukabumi, Kardina Karsoedi.

Kabupaten Cianjur baru tuntas melakukan proses pendataan. "Kartu tani baru akan diluncurkan pertengahan Desember," ujar Kepala Dinas Pertanian Mamad Nano.

Di Kabupaten Tasikmalaya, dari 33 kecamatan, baru petani di enam kecamatan yang sudah mendapat kartu tani. (UL/CS/BB/AD/YK/N-2)