Kami Butuh Dana Pembangunan Mental

NEGARA mewajibkan semua perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan untuk ikut membangun masyarakat. Jika di wilayah lain dana tanggung jawab sosial itu disalurkan kebanyakan di bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, lebih memilih pembenahan dan pembangunan mental. "Kami minta perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan dana CSR untuk ikut membangun mental masyarakat, terutama anak muda," papar Maria Geong, Wakil Bupati Manggarai Barat, kepada Palce Amalo dari Media Indonesia. Berikut wawancaranya.

Seberapa penting dana CSR bagi Kabupaten Manggarai Barat?
Dana CSR sangat penting bagi masyarakat. Kita tahu pemerintah sudah banyak bergerak di bidang infrastruktur sehingga saya lebih cenderung ke pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan mental. Soal ini juga perlu dukungan banyak pihak untuk mempersiapkan anak-anak muda mengambil bagian dalam bisnis pariwisata karena pendampingan kepada mereka terbatas. Beberapa tahun ke depan juga akan terjadi tragedi kemanusiaan karena jumlah mengidap HIV positif di Manggarai Barat bertambah. Kami tidak punya rumah tunggu pascapemeriksaan yang dijadikan tempat bimbingan dan konseling. Kami minta kalau ada dana CSR bisa mengarah ke sana.

Bagaimana ketaatan perusahaan menggulirkan dana CSR?
Saya pernah minta perusahaan membangun tempat-tempat pelatihan dan rumah-rumah produksi dengan dana CSR karena perhatian pemerintah daerah ke situ agak kurang.

Apa saja yang sudah dihasilkan dengan dana CSR?
Sudah ada rumah singgah untuk perempuan dan anak korban human trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga. i situ mereka mendapat pendampingan pemulihan dan pemberdayaan. Ada perusahaan yang pernah membangun sanitasi, tetapi dibongkar karena secara fisik, bangunannya tidak memenuhi syarat. Pembangunannya tidak bagus sehingga saya suruh tutup.

Bagaimana merangkul perusahaan sehingga mereka terus menggulirkan dana CSR?
Kami sebatas memberikan imbauan, menyampaikan persoalan, dan isu-isu strategis yang dimiliki pemerintah daerah. Saya kira yang sifatnya dana tidak bisa dipaksakan, tergantung dari perusahaan. (N-2)