Wonogiri Butuh Ribuan Guru PNS

KABUPATEN Wonogiri masih kekurangan ribuan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat mencatat idealnya Wonogiri memiliki 7.000 guru. Namun, saat ini yang tersedia kurang lebih 3.000-an, atau masih kekurangan 4.000 tenaga pengajar. "Wonogiri masih membutuhkan sekitar 4.000-an guru. Berdasarkan pemetaan, kebutuhan untuk memenuhi antara lain, 769 SD negeri dan 78 SMP negeri," ujar Bupati Wonogiri Joko Sutopo saat memberikan sambutan setelah melantik 51 kepala SD di pendapa rumah dinasnya, Senin (2/10).

Tidak idealnya jumlah guru PNS ialah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ironisnya, pemerintah kabupaten tidak memiliki wewenang merekrut guru PNS. "Dampaknya apa? Prestasi pendidikan tentunya dipertaruhkan," kata Joko. Untuk menyiasati kondisi itu, sekolah-sekolah mempekerjakan guru tidak tetap (GTT) atau berstatus wiyata bakti (WB). Artinya, kata dia, para GTT saat ini harus menanggung beban tanggung jawab guru PNS. Kepala Disdikbud, Siswanto, mengatakan dari tahun ke tahun jumlah guru PNS terus berkurang.
Faktor utama penyebabnya banyak yang pensiun. Setiap pekan rata-rata ada lima hingga enam guru PNS mengajukan pensiun karena faktor usia.

Jika dilihat dari kondisi umum itu, guru PNS yang pensiun setiap tahun lebih kurang 288 orang. Dalam kurun tiga tahun ke depan, guru PNS yang pensiun bisa mencapai 864 orang. "Jumlah guru yang pensiun akan mencapai puncak tertinggi pada 2020 dan 2021. Pada tahun tersebut Wonogiri diperkirakan hanya punya lebih kurang 2.000 guru PNS. Pada sisi lain, pemerintah belum memberi sinyal akan mencabut moratorium rekrutmen PNS," ucap Siswanto. Saat ini setiap sekolah hanya ada satu hingga tiga guru PNS.

Bahkan, ada sekolah yang sama sekali tidak ada guru PNS karena satu-satunya guru PNS yang juga kepala sekolah sudah pensiun. "Jadi, kami harus sangat berterima kasih kepada para guru WB. Mereka menggantikan posisi guru PNS secara penuh. Padahal, insentif mereka sangat minim, Rp200 ribu/bulan," ulas Siswanto. Sekarang ini jumlah GTT/WB di Wonogiri jauh lebih banyak daripada guru PNS. Secara kualitas kinerja mereka baik. Berkaca pada prestasi tahun ajaran sebelumnya, prestasi pendidikan SD di Wonogiri berada di peringkat kedelapan se-Jawa Tengah.

Penilaian honorer
Secara terpisah, Pemerintah provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) akan segera melakukan test assessment (penilaian) terhadap ribuan pegawai honorer di lingkungan pemerintah Babel. Wacana itu diungkapkan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, ketika pertama memasuki Pemprov Babel pascadilantik menjadi gubernur. Keinginan itu langsung direspons Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel. Kepala BKPSDM Babel, Sahirman Jumli, menegaskan wacana ini akan diterapkan apabila Pemprov sudah siap dari segi penganggaran.

"Kira lihat anggarannya, kalau siap tahun ini kita laksanakan, kalau belum mungkin tahun depan," kata Sahirman. Dia menilai assessment sangat penting dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kinerja pegawai. Bukan tidak mungkin setelah pegawai jonorer mengikuti assessment, kontraknya tidak dilanjutkan lagi. "Bisa saja (berhenti apabila nilainya rendah." (RF/N-5)