Promo Wisata Halal Harus Gencar

WISATA halal memiliki potensi pemasukan negara yang tinggi. Sejumlah daerah bersiap mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata halal. Seperti dari Nusa Tenggara Barat (NTB), pelaku pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta terus-menerus melakukan promosi dan branding NTB sebagai destinasi wisata halal.
"Bali saja tidak pernah berhenti promosi, karena itu NTB semestinya lebih gencar lagi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Rosyadi H Sayuti di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat.

Ia mengingatkan, jika promosi dihentikan akan berdampak negatif. Apalagi NTB sudah mulai dikenal dengan brand sebagai destinasi wisata halal. Sehingga, menurut dia, branding tersebut bisa menarik wisatawan dari segmen tertentu, khususnya negara-negara muslim mulai dari Timur Tengah dan negara lain. "Boleh dikatakan khusus wisata halal kita sudah on the track dalam artian perspektif yang benar. Tugas kita sekarang menjaga itu. Bila perlu terus ditingkatkan," ujarnya.

Plt Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menjelaskan, berdasarkan Mastercard-Crescent Rating, Indonesia masuk dalam peringkat ketiga sebagai negara tujuan wisata muslim berdasarkan data Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017. Selain itu, berdasarkan data Association of the Indonesia Tours & Travel Agencies (Asita), potensi jumlah wisatawan wisata halal sebanyak 15 juta wisatawan dengan jumlah transaksi sekitar Rp223 triliun.

Salah satu provinsi yang memiliki potensi tersebut, jelas dia, adalah NTB. Dalam ajang World's Best Halal Tourism Award 2016, NTB memenangi tiga kategori yaitu World's Best Halal Honeymoon Destination 2016, World's Best Halal Beach Resort, dan World's Best Halal Travel Website. Sampai akhir 2017, jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB diprediksi mencapai 3,5 juta wisatawan.

Dalam kurun waktu 2015-2016 wisatawan muslim yang berkunjung ke Lombok meningkat sebanyak 50% dari 1 juta menjadi 1,5 juta jiwa. Dengan potensi tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, serta lembaga keuangan untuk memaksimalkan pengembangan sektor pariwisata halal daerah.

Wisata syariah
Anggota Komisi X DPR Arzetty Bilbina juga menyayangkan potensi pariwisata syariah di Aceh yang belum juga dioptimalkan. "Sangat disayangkan, Aceh yang memiliki keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa belum mampu menunjukkan eksistensi pariwisata syariah," kata dia. Menurut dia, potensi dan fasilitas serta destinasi pariwisata Aceh memiliki potensi wisata syariah yang cukup memadai dibandingkan daerah lain.

Ia berpendapat, sejumlah negara seperti Malaysia hingga Jepang sudah lebih dahulu menerapkan konsep pariwisata berbasis syariah. "Padahal wisata syariah atau wisata religi merupakan ciri khas yang jarang dimiliki daerah lain," kata Arzetty. Secara terpisah, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengharapkan dukungan Komisi X DPR RI untuk mengembangkan pariwisata di ibu kota Provinsi Aceh itu. Apalagi, jelas Aminullah, sektor pariwisata merupakan andalan perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh. (Ant/N-1)