Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PADA Kamis (3/8) kemarin, ribuan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) melakukan aksi unjuk rasa menuntut turunnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Kampus Unsri Indralaya, Sumatra Selatan. Hari ini (Jumat, 4/8), mahasiswa kembali melanjutkan aksinya dengan mendatangi Gedung DPRD Provinsi Sumsel.
Sedikit berbeda jumlah massa yang diturunkan yang kemarin mencapai ribuan, demo hari ini hanya diikuti ratusan mahasiswa yang menyorakkan tuntutan mereka di hadapan legislatif tersebut. Kedatangan mahasiswa tersebut untuk menuntut keadilan atas kebijakan UKT, serta kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian atas aksi yang dilakukan di Gedung Rektorat Unsri, kemarin.
Presiden Mahasiswa Unsri, Rahmat Fahrizal, mengatakan, kedatangan ratusan mahasiswa ke DPRD Sumsel untuk mengadukan bahwa kebijakan UKT diberlakukan kampus kebanggaan warga Sumsel tersebut dinilai sangat memberatkan. Pihaknya telah melakukan mediasi dengan pihak Rektorat tetapi belum menemukan solusi.
"Kami sudah melakukan aksi damai sebanyak tiga kali tapi tetap tidak ada solusi, karena itu kami mengadu ke DPRD Sumsel sebagai perwakilan rakyat," kata Rahmat, saat ditemui, Jumat.
Ia menyesalkan aksi damai yang dilakukan ia dan teman-temannya kemarin berbuntut pada penonaktifan tiga mahasiswa oleh Rektorat Unsri.
"Kami ini hanya menyampaikam aspirasi, tapi tiga temam kami malah dinonaktifkan karena dianggap menjadi provokator," jelasnya
Karena itu, Rahmat berharap selaku perwakilan rakyat di Sumsel, DPRD akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, permasalahan UKT sangat memberatkan mahasiswa.
"Kepada siapa lagi kamk mengadu jika bukan dengan perwakilan rakyat di Sumsel ini," kata Rahmat.
Mendengar aksi tersebut, Wakil DPRD Sumsel, Muhammad Yansuri, berjanji akan memediasi antara mahasiswa dan juga pihak Rektorat terkait UKT. Bahkan, pihaknya akan memanggil Rektor Unsri pada Senin (7/8) depan.
"Hari ini, Jumat, 4 Agustus 2017. Kami akan buat surat panggilan ini ke Rektorat Unsri untuk dimediasi, kami juga mendengarkan info bahwa saat ini oknum polisi yang melakukan pemukulan sudah ditangkap. Jadi, kami minta mahasiswa untuk menjaga kondusivitas keamanan di Sumsel," kata dia di hadapan ratusan mahasiswa.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, mengatakan, dirinya sedang mendalami makna dari UKT ini. Karena itu, ia belum berani berkomentar banyak. Meski begitu, ia akan memanggil jajaran Rektorat Unsri untuk mendengarkan kedua belah pihak terkait permasalahan ini.
"Kejadian ini harus berhati-hati karena jika salah akan meluas lagi. Saya berjanji akan mencarikan jalan keluar terbaik terkait UKT ini, seperti beasiswa. Jadi saya mengimbau untuk tidak merusak kondusivitas keamanan di Sumsel," kata Alex.
Sementara itu, setelah kedapatan memukul dua mahasiswa Unsri pada aksi unjuk rasa kemarin, anggota Polres Ogan Ilir bernama Briptu Yusuf ditahan Divisi Propam. Polisi menyesalkan arogansi oknum polisi karena merusak citra lembaga tersebut.
Kapolres Ogan Ilir, AKBP Arief Rifai, mengungkapkan, anggotanya tersebut ditugaskan untuk mengawal unjuk rasa mahasiswa itu. Namun, Briptu Y tersulut emosi saat kericuhan terjadi sehingga melakukan tindakan terlarang atas inisiatif sendiri.
"Sudah ditahan dari kemarin. Anggota itu bernama Briptu Yusuf, bintara di Bagian Operasi Polres Ogan Ilir," ungkap Arief.
Kapolres mengaku sangat menyesalkan sikap anak buahnya itu. Apalagi, lembaga kepolisian sedang membangun kepercayaan publik sebagai pelayan masyarakat.
"Tidak ada kata ampun, tindakan semacam itu jelas mencoreng nama baik Polri. Begitu kejadian langsung diamankan, merusak benar," ujarnya.
Arief berjanji akan memproses Briptu Yusuf sesuai peraturan di tubuh kepolisian. Pelaku juga bisa saja dikenakan pidana umum jika ditemukan bukti lain dalam pemeriksaan.
"Yang pasti bakal disidang disiplin. Untuk pidana umum kita lihat nanti," tandasnya. (OL-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved