Ombudsman Ikut Awasi Penerimaan Siswa Baru

KOMITE Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat menggandeng Ombudsman untuk proses penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK. Komite yang dibentuk Forum Orangtua Siswa, Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan, dan Forum Aksi Guru Indonesia itu menginginkan proses penerimaan berlangsung akuntabel, transparan, adil, dan baik. "Pada tahun-tahun sebelumnya, PPDB selalu menimbulkan banyak masalah. Kondisi tahun ini juga harus diantisipasi karena ada perpindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi," ungkap koordinator komite, Dwi Soebwanto, di Bandung, Kamis (8/6).

Sejumlah masalah yang dikhawatirkan akan muncul ialah soal anak titipan, pemalsuan sertifikat prestasi, pemalsuan surat tidak mampu, dan pungutan uang. "Peluang kecurangan juga muncul dari permainan kuota akademik. Itu membuka peluang masuknya siswa titipan," tambah Iwan Hermawan, praktisi pendidikan. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi menyatakan jumlah pendaftar jalur nonakademik yang dibuka sejak Selasa (6/6) secara daring membeludak.

Dalam dua hari, jumlahnya mencapai 9.000 siswa. "Banyaknya jumlah pendaftar membuat situs pendaftaran sempat tidak bisa diakses. Kami harus menambah memori sehingga situsnya bisa diakses lagi," tuturnya. Penerimaan daring untuk jalur nonakademik dibuka hingga 14 Juni. Namun, di sejumlah SMA dan SMK, terutama di tengah kota, kuota untuk jalur itu sudah habis. Kondisi berbeda terjadi di SMA/SMK di pinggir kota.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menambahkan pendaftar SMA/SMK terus meningkat setiap tahun sehingga perlu tambahan ruang kelas baru. "Kami akan menambah 4.000 ruang kelas baru, guru baru, dan SMA terbuka." Di Banten, penerimaan siswa SMA/SMK secara daring juga bermasalah. Kondisi itu membuat Gubernur Wahidin Halim datang langsung ke kantor dinas pendidikan pada malam hari. "Saya akan pantau terus pendaftaran ini," tegasnya.