Politik tanpa Mahar NasDem di Babel

POLITIK tanpa mahar terus dilakukan Partai NasDem dalam menjaring bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Bagi yang sudah mendaftar akan mengikuti mekanisme yang ada, yaitu survei oleh lembaga yang ditunjuk. Partai NasDem Kabupaten Bangka membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri pada Pilkada Serentak 2018. Yang terpenting, politik pilkada ini dilakukan tanpa mahar,” tegas Ketua Bapilu Partai NasDem Kabupaten Bangka Haris Sabarta, Selasa (6/6).

Ia menambahkan, hasilnya nanti akan diputuskan DPP. “Kepada masyarakat yang mendaftar tidak akan ada mahar sebab NasDem menggulirkan politik tanpa mahar. Ingat itu, politik kita tanpa mahar,” ujarnya.

Sekretaris Partai NasDem Provinsi Bangka Belitung Ro-bert Aritonang mengatakan pendaftaran kepala daerah tiga pilkada di Babel sudah dilakukan.

Ia menambahkan, dalam Pilkada Serentak 2018 niat baik Partai Gerindra tetap mempertahankan koaliasi, akan diputuskan dalam rapat partai.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan mengemukakan, Gerindra ingin koalisi tetap berlanjut. Sejauh ini komunikasi sudah berjalan intens dan berlangsung baik.

“Sudah ada pertemuan dan oke kita lanjut. Bersama NasDem dan PKB, kita sudah bisa usung calon kepala daerah. Tapi, bagi partai lain yang mau berkoalisi silakan, tetap akan kita tampung,” ujarnya.

Perlu modal

Selain visi misi bakal calon gubernur, kekuatan finansial juga menjadi salah satu pertimbangan PDIP Lampung untuk menentukan bakal calon yang akan diusung. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Gubernur PDIP Lampung Watoni Nurdin, Selasa (6/6).

Menurut Watoni, butuh anggaran tidak sedikit untuk menggerakkan mesin partai. Anggaran tersebut digunakan, antara lain untuk kebutuhan saksi dan akomodasi partai. “Pada dasarnya seluruh bakal calon siap menyediakan biaya politik,” ujarnya.

Watoni memperkirakan membutuhkan lebih dari Rp200 miliar untuk melakoni kontestasi ini. Nominal itu nanti akan ditanggung bersama dengan wakil.

“Dana mereka bersumber dari pribadi, sumbangan keluarga, atau pihak lain yang tidak mengikat. Jumlahnya bervariasi dengan perbedaan di kisaran Rp50 miliar-Rp100 miliar. Asal pendanaan tidak ada yang menyebutkan sumbangan dari perusahaan tertentu,” tegas anggota DPRD Lampung ini.

Namun, Watoni mengatakan pendanaan menjadi faktor pendukung di samping faktor utama berupa ketokohan, hasil survei elektabilitas, dan kapabilitas.

Proses seleksi kandidat juga sudah dilakukan PKB untuk berlaga di NTT. Seleksi dilakukan DPW PKB NTT sebelum diserahkan ke DPP. “Akan dikaji untuk menentukan bakal calon yang akan diusung sebagai calon gubernur,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Saat ini delapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah mendaftar. Untuk koalisi, PKB belum memutuskan bakal menggandeng partai lainnya.

Langkah tidak biasa dilakukan Partai Demokrat, yang tidak membuka pendaftaran calon Wali Kota Cirebon. Namun, mereka sepertinya bakal mengusung petahana. Hal itu diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon Nasrudin Azis.

“Kita sejauh ini belum mendapat instruksi dari DPP maupun DPD untuk membuka penjaringan,” paparnya.

Dari Bandung dikabarkan bahwa selebritas artis dan presenter Farhan resmi mengajukan diri sebagai calon Wali Kota Bandung periode 2018-2023. Farhan memilih PDIP sebagai kendaraan politiknya. (EP/UL/PO/BY/OL-4)