PKB Calonkan Gus Ipul di Pilgub Jatim

LANGKAH Saifullah Yusuf untuk memimpin Jawa Timur mulai terbuka dengan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengisyaratkan bakal mengusung dia.
Hal itu terungkap setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar siap mengusung Wagub Jatim itu dalam kontes nanti. "Kalau harapannya sih mudah-mudahan siapa pun wakilnya, Gus Ipul nanti juga harus sama-sama dari NU. Jadi, kami berjuang menjadi satu. Tentunya PKB akan berkoalisi dengan partai lain," Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Surabaya, Kamis (25/5).

Permintaan Gus Ipul, panggilan Saifullah Yusuf, maju di pilgub Jatim juga disampaikan para kiai sepuh yang bertemu di Pesantren KH Zainul Hasan Genggong, Desa Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Rabu (24/5). Menurut Muhaimin, dalam pertemuan informal sebelum pertemuan resmi di acara tersebut, ia sudah berusaha meyakinkan kepada para kiai agar Halim Iskandar (kakak Muhaimin) menjadi calon gubernur dari PKB. Muhaimin malah mengamini aspirasi para kiai agar PKB mengusung Gus Ipul.

Dalam acara tersebut, para pengasuh pondok pesantren (ponpes), kiai, dan ulama di kawasan Tapal Kuda, meliputi Probolinggo, Pasuruan, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Jember, dan sejumlah daerah lain ikut hadir. "Saya mohon maaf kepada semua pendukung Pak Halim. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini," ujar Muhaimin.
Muhaimin berjanji membawa dan memperjuangkan aspirasi ini untuk menjadi keputusan bersama bahwa PKB dan NU bersatu padu mengusung Gus Ipul menjadi gubernur.

"Mudah-mudahan tidak ada protes. Semoga semuanya menjadi satu padu dan kompak mendukung Gus Ipul. PKB maju bersama Gus Ipul. Saya akan sampaikan beberapa argumentasi kenapa PKB pilih Gus Ipul dalam rapat DPP PKB nanti malam," tandasnya.

Anggaran pilgub
Diperkirakan, Pilgub Jatim 2018 menelan biaya Rp817 miliar. Untuk memenuhinya, Pemprov Jatim telah menganggarkan dana pada APBD 2017 dan 2018. Agar proses pencairan tidak berbelit dan menghambat proses berlangsungnya pilgub, KPU Jatim berharap naskah hibah cukup dilakukan sekali saja. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Teknik KPU Jatim Arbayanto seusai meresmikan Wisdom, Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Pasuruan, Rabu (24/5).

"Kalau penganggarannya dilakukan melalui dua termin, APBD 2017 dan 2018, tapi kalau untuk perjanjian NPHD (naskah perjanjian hibah daerah), kami hanya berharap cukup satu kali saja. Kalau perjanjian dua kali khawatir mengganggu proses jalannya pilkada karena sering kali proses administrasi itu memakan waktu," ujar Arbayanto.

Dari penghitungan anggaran yang mencapai Rp817 miliar itu, 50% di antaranya dipergunakan untuk honor personel ad hoc, seperti petugas PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), dan KPPS (kelompok panitia pemungutan suara).

"Selain perencanaan anggaran biaya, kegiatan KPU Jatim sudah melakukan mekanisme sharing terkait dengan pelaksanaan pilkada di 18 daerah di Jatim yang bersamaan dengan pilgub Jatim, sedangkan 20 daerah lainnya semuanya didanai anggaran yang dibuat KPU Jatim," terang Arbayanto. (AB/OL-4)