Ekonomi DIY masih Timpang

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didesak mencari solusi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi di daerah itu.

"Merekomendasikan Pemprov DIY menyusun desain kebijakan terkait dengan tata ruang dan pengembangan kawasan yang berorientasi pada pemerataan kegiatan perekonomian produktif antarkabupaten/kota," kata Deputi Pengembangan Program dan Jaringan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta Titok Hariyanto di Yogyakarta, Rabu (24/5).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2015 kemiskinan di Kota Yogyakarta mencapai 8,67%, Kabupaten Sleman 9,5%, Kabupaten Bantul 15,89%, Gunungkidul 20,83%, dan Kabupaten Kulonprogo 20,64%. Berdasarkan data itu, tingkat kemiskinan Sleman dan Kota Yogyakarta di bawah 10%, sedangkan Kulonprogo dan Gunungkidul di atas 20%. Tenaga ahli kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Sangidu Umar mengamini, dari berita statistik pada Februari 2017, Gini ratio di DIY paling tinggi 0,425 dari rata-rata nasional 0,394.

"Persentase penduduk miskin perkotaan, kata dia, 11,68% dan perdesaan mencapai 16,27%," kata dia.

Ketua Departemen PSDK UGM Krisdyatmiko menyebut ketimpangan di DIY disebabkan tiga rezim, yaitu desentralisasi, otonomi daerah, dan dana keistimewaan yang belum diikuti perencanaan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan sosial berkeadilan. Pihak yang menikmati pembangunan masih di kalangan elite. "Pembangunan hotel dan mal bukan dinikmati masyarakat DIY, melainkan larinya ke investor," kata dia.

Ketimpangan, menurut dia, terjadi karena ketidakpedulian pada tata ruang. Walhasil, sambung dia, kerap terjadi alih fungsi lahan pertanian. Petani masih kesulitan hidup meski memiliki lahan 2.000 meter persegi. Itu diperparah tidak dilindunginya lahan pertanian oleh kebijakan.