Cantrang Dilarang, Nelayan Untung

PENGURUS Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta pemerintah segera menerbitkan keputusan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Pelarangan cantrang merupakan upaya pemerintah melindungi nelayan kecil. “Sekarang yang menolak itu nelayan mana dulu. Pelarangan cantrang ini sebagai upaya untuk melindungi kelestarian laut dan nelayan kecil,” kata Wakil Ketua DPC HNSI Kabupaten Karawang, Sahari, kepada Media Indonesia, beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan nelayan yang menggunakan cantrang merupakan nelayan bermodal besar hingga ratusan juta rupiah. “Saya minta pemerintah tidak takut dan tegas untuk menertibkan penggunaan cantrang,” tambahnya.

Rencana kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut, menurut Sahari, dapat melindungi kesejahteraan 16 ribu nelayan kecil di Kabupaten Karawang yang tergabung di HNSI. “Di Karawang ini kami melaut hanya menggunakan kapal di bawah 10 GT dengan mata jaring besar yang tidak membahayakan lingkung-an, seperti jaring rajungan, bubu, rampus yang sekali tangkap cuma 2-4 kilogram. Beda dengan menggunakan cantrang yang menggunakan kapal hingga 30 GT. Sekali jaring mereka mengambil sampai ke bawah. Semua ikan kena. Belum lagi bisa merusak seluruh lingkungan laut seperti terumbu karang,” kata dia.

Sahari menambahkan rata-rata nelayan yang menggunakan cantrang di perairan Karawang berasal dari Indramayu (Jawa Barat) dan Jawa Tengah. Dari Yogyakarta, Ketua Umum DPP HNSI Yusuf Solichen mendukung larangan penggunaan cantrang. “Pemerintah harus konsisten, trawl merusak lingkungan,” kata Yusuf di sela-sela peringatan HUT ke-44 HNSI pada 18 Mei lalu. Pasalnya, cantrang merusak ekosistem laut seperti karang. Biota laut yang kecil pun ikut terangkat. Keberadaan cantrang sangat merugikan nelayan-nelayan kecil. Para nelayan kecil hanya mampu mengangkat puluhan kilogram, sedangkan nelayan dengan cantrang, sekali angkat bisa mengambil hingga puluhan ton ikan. Ia pun meminta pemerintah segera memberikan alat pengganti cantrang. Ia menyebut, dari 2.300 cantrang, masih ada 300 cantrang yang dipakai nelayan hingga sekarang. Yusuf menyebutkan 96% nelayan di Indonesia masih miskin.

Tangkapan tuna
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Komisi Tuna Samudra Hindia memberikan keadilan bagi Indonesia. Sebagai negara dengan panjang garis pantai yang jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan negara-negara lain, selama ini kuota penangkapan ikan tuna relatif lebih rendah. Di sela-sela pembukaan The 21st Session Indian Ocean Tuna Commission yang digelar hingga 26 Mei mendatang di Yogyakarta, Susi mendesak kuota Indonesia harus dinaikkan agar ada perlakuan adil terhadap negara yang memiliki garis pantai. Susi mencontohkan bentuk ketidakadilan itu seperti Taiwan yang tidak melakukan penangkapan tuna, tetapi kuotanya lebih besar bila dibandingkan dengan Indonesia. (CS/AD/AT/AU/N-3)