Pemerintah Prioritaskan 15 Danau

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap ada terobosan dalam mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem danau.
Hal itu diperlukan agar pemanfaatannya selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan arahan tersebut di Surabaya, Jumat (12/5).

Menurutnya, pemanfaatan danau di Indonesia semakin meningkat, yang dibarengi dengan bertambahnya penduduk yang kini mencapai 250 juta. Sayangnya, pemanfaatan danau dan kawasan di sekitarnya kurang terkendali. Akibatnya, kondisi ekosistem danau mengalami degradasi yang semakin berat. "Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pendekatan holistis dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan," ujarnya. Berdasarkan data yang ada saat ini, Indonesia memiliki 840 danau dengan tipologi yang bervariasi, dengan total luas seluruh danau mencapai 7.130 kilometer persegi.

Namun, dari 840 danau yang ada, pemerintah baru memprioritaskan pembenahan pengelolaan 15 danau, meliputi Danau Rawa Pening Jawa Tengah, Rawa Danau Banten, Danau Batur Bali, Danau Toba Sumatra Utara, Danau Kerinci Jambi, Danau Maninjau Sumatra Barat, Danau Poso Sulawesi Tengah, Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Danau Matano Sulawesi Selatan, Danau Limboto Gorontalo, Danau Sentarum Kalimantan Barat, Danau Jempang Kalimantan Timur, dan Danau Sentani Papua.

"Sementara itu, 15 danau yang diprioritaskan mengalami tingkat kerusakan kritis sehingga menjadi prioritas nasional," ujar Bambang.

Ia mengakui saat ini pemanfaatan danau dan kawasan sekitarnya kurang terkendali. Itu menyebabkan ekosistem danau mengalami degradasi yang semakin berat.

"Indonesia sebagai negara yang memiliki ratusan danau perlu melakukan terobosan agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem danau. Untuk itu, penyelamatan danau sangat mendesak saat ini," harap Bambang.

Agar pengelolaan danau berkelanjutan, daerah-daerah juga mengutamakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan pijakan dasar pembangunan nasional.

"Meskipun para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, dalam upaya pengelolaan dan optimalisasi potensi danau, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tujuan bersama," tegasnya.