Dampak Pandemi, Sumsel Masuk 10 Provinsi Termiskin

BADAN Pusat Statistika Provinsi Sumatra Selatan mencatat angka kemiskinan di wilayah tersebut meningkat sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Tercatat saat ini angka kemiskinan di Sumsel mencapai 12,98 persen per September 2020, naik dibanding September 2019 atau sebelum pandemi sebesar 12,56 persen.

Bahkan angka tersebut juga lebih tinggi dibanding angka nasional yang sebesar  10,19 persen. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumsel, Timbul P Silitonga mengatakan kenaikan angka kemiskinan itu setara dengan 52.490 orang yang masuk kategori miskin.

"Jadi jumlah penduduk miskin di Sumsel pada periode September 2020 sebanyak 1,11 juta. Penambahan ini salah satunya karena dampak Covid-19," kata Timbul.

Ia menjelaskan dampak Covid-19 tersebut terlihat dari beberapa indikator yang berkenaan dengan pendapatan penduduk, inflasi, daya beli serta angka pengangguran.

"Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel kuartal III/2020 terkontraksi 1,4 persen, laju inflasi juga terjadi penurunan harga. Dua komponen itu telah menunjukkan konsumsi rumah tangga yang terkontraksi karena adanya penurunan daya beli masyarakat," jelas Timbul.

Diakuinya, upah buruh tani juga tercatat menurun pada Agustus 2020 menjadi 1,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp1,58 juta per bulan. 

"Sementara kami melihat kantong-kantong kemiskinan umumnya ada pada mereka yang bekerja sebagai buruh tani," tambahnya. 

Timbul menambahkan, pihaknya juga mencatat terdapat 597.880 penduduk yang kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19. Ratusan ribu penduduk yang terdampak itu ada yang menjadi pengangguran, tidak lagi menjadi angkatan kerja, dan sementara tidak bekerja. 

"Indikator-indikator tersebut menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, terutama untuk golongan bawah, apalagi yang hidup di bawah garis kemiskinan,"  katanya.

Adanya data dari BPS ini menyulut pemikiran mahasiswa di Sumsel. Mahasiswa dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Sumsel mengirimkan papan bunga ucapan berisi kalimat kritik atas pencapaian Sumsel sebagai provinsi termiskin urutan 10 se-Indonesia. Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sumsel, Husein Rianda mengatakan, papan ucapan tersebut adalah salah satu bentuk ucapan kritikan dan masukan untuk pemerintah, karena Sumsel masuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.

"Kita sebagai organisasi pergerakan yang tergabung di Cipayung, sebagai organisasi penyeimbang pemerintahan, tetap menggedor, mengkritik dan memberikan masukan ke pemerintah," ucapnya.

Ucapan tersebut menurutnya, harusnya menjadi tamparan bagi Pemprov Sumsel dan bukan merupakan prestasi yang baik untuk dipertahankan. Melainkan prestasi buruk dalam pemerintahan, selama Herman Deru menjadi Gubernur Sumsel. Dengan kondisi ini, dia mengharapkan Gubernur Sumsel mengajak seluruh elemen bergabung dan mendengarkan masukan yang membuat Sumsel maju.

"Kelemahan pemerintah hari ini, tidak pernah duduk bareng dan berdiskusi intens dengan pemuda. Beberapa program belakangan dikritik, tapi tidak ada usaha pemerintah untuk mau berdiskusi dengan kita. Semakin dikritik, semakin buruk prestasi di Sumsel," katanya.

Ditambahkan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumsel M Iqbal, papan ucapan tersebut merupakan langkah pergerakan Cipayung, yang terdiri dari enam organisasi mahasiswa, yaitu HMI, IMM, PMII, Pemuda Muslim, KMHDI dan SEMMI Sumsel.

"Padahal Sumsel dikenal sebagai daerah lumbung pangan dan lumbung energi, Tapi Sumsel masuk 10 besar termiskin di Indonesia," katanya.

Di masa pandemi Covid-19 ini, dia menilai yang harus didorong perekonomian adalah di pedesaan, terlebih di sektor pangan dan pertanian. Karena dari desa bisa meningkatkan perekonomian daerah.

Tidak hanya mengirim papan ucapan ke samping kantor Pemprov Sumsel saja, Cipayung juga akan mengirim papan ucapan lagi ke Griya Agung Palembang.

"Kami juga akan menyebarkan pamflet di Palembang, terkait kebijakan (Gubernur Sumsel) yang tidak tepat sasaran. Sehingga daya beli di Sumsel menurun dan mengakibatkan Sumsel masuk 10 provinsi di Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyebut, peningkatan penduduk miskin di Sumsel disebabkan oleh pandemi Covid-19. Menurut dia, data penduduk  miskin tersebut merupakan data kumulatif dan harus dirinci dengan data per kabupaten.

"Ini sama dengan di Aceh. Mereka tidak tahu bahwa angka apa pun di provinsi adalah angka kumulasi dari kabupaten/kota," jelasnya.

baca juga: PPKM Mikro Efektif Tekan Angka Covid-19 di Jatim

Ia mengatakan, data tersebut dapat dijadikan navigasi bagi pemprov Sumsel untuk membantu kabupaten kota apa yang terdampak. 

"Jangan buka dari tahun 2020 tapi tahun sebelumnya. Itu justru turun. Jika mengacu pada angka sebelumnya kita seperti tidak berterima kasih pada gubernur sebelumnya," kata Herman Deru.

Menurutnya, kemiskinan tidak harus diartikan dengan pengeluaran jauh lebih besar dari pendapatan. Adapun poin yang yang dihitung yakni best comodity. 

"Jadi, termasuk bahan pokoknya dan lain sebagainya. Kita (Sumsel) ini bahkan ada daerah tertentu yang mampu makan beras segala macam masih tetap makan ubi karena hobi, karena habit  jadi jangan diartikan tidak mampu," pungkasnya. (OL-3)