Penyediaan Air Baku Layak Minum masih Terkendala

TARGET penyediaan akses air baku layak minum yang dicanangkan mencapai 100% pada 2019 terkendala sumber air yang minim. Sementara itu, upaya mendapatkan sumber air baru dipersulit pihak yang menghambat pembebasan lahan. Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan pihaknya sudah mengusulkan untuk memfungsikan waduk, situ, dan embung di Ibu Kota untuk memasok persediaan air baku. Jakarta memiliki 158 tempat penampungan air yang bisa diolah untuk air baku. Saat ini pemprov melakukan pembebasan lahan dan normalisasi sungai. "Butuh waktu dua tahun untuk merealisasikan (ide) itu. Ini masih berjalan. Banyak lahan yang harus dibebaskan dulu karena itu aset daerah. Pembebasan lahan inilah yang tidak mudah karena terbentur kendala orang yang klaim bukan orang sembarangan," cetusnya.

Anggaran pembebasan lahan tersebut, ujar Teguh, mencapai Rp400 miliar. Sementara itu, anggaran normalisasi sungai dan kali sekitar Rp200 miliar. Salah satu lahan yang harus dibebaskan ialah Waduk Marunda. "(Waduk Marunda) yang sudah dibebaskan 45 hektare, sedangkan 11 hektare lagi akan diselesaikan tahun ini," tambahnya. Sementara itu, perusahaan pengelola air PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) mengakui sumber air yang ada di wilayah DKI minim sehingga sumber air dari wilayah luar diperlukan.

"Air dari Kanal Tarum Barat bukan diperuntukkan air baku, melainkan irigasi. Kalau dari Waduk Jatiluhur, masalahnya bagaimana membawa air itu ke sini," ujar Corporate Communications Head PT Palyja Meyritha Maryanie. Selain itu, menurutnya, untuk pendistribusian air baku bersih, instalasi pipa khusus yang memakan investasi besar diperlukan. "Misalnya saja, untuk membangun pipa distribusi 2.500 kilometer butuh investasi senilai Rp2,5 triliun," tandasnya.