Rusun KS Tubun Dikerjakan Asal-asalan, DPRD Meradang

ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta meradang begitu meninjau pengerjaan Rumah Susun KS Tubun, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).

Selain penyelesaiannya yang molor dari waktu yang ditentukan, pengerjaannya pun terkesan asal-asalan. “Setelah melihat semua kelemahan kontraktor ini, dewan merasa sangat kecewa, karena deadline tanggal 3 Februari, tapi kenyataannya jauh api dari panggang,” kata Iman Satria, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/1).

Iman mengaku geram karena pembangunan rusun tersebut belum rampung diker­jakan di sisa waktu tiga hari ke depan. Karena itu harus ada tindakan tegas terhadap kontraktor proyek rusun yang dibiayai dari APBD DKI Jakarta tersebut.

“Kita minta kontraktor proyek ini diberi sanksi tegas,” ungkapnya.

Dari hasil tinjauannya bersama jajarannya, ia temukan sejumlah kekurangan mendasar dari pengerjaan pembangunan rusun tersebut. Misalnya saja, akses jalan menuju blok rusun yang dibangun tidak rata sehingga berpotensi menimbulkan genangan air saat hujan.

Selain itu, di sepanjang trotoar juga tidak dilengkapi saluran air. Belum lagi lift di area rusun yang juga belum terpasang. Begitu pula dengan beberapa bagian gedung yang masih belum rampung dikerjakan.

Dalam menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Arifin menjelaskan, pengerjaan proyek itu memang seharusnya selesai pada 31 Desember lalu. Namun, kontraktor meminta diberikan perpanjangan waktu hingga 3 Februari 2017.

Arifin berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor dengan mengenakan denda sesuai perjanjian kontrak yang ada.

Berdasarkan rencana proyek, Rusun KS Tubun dibangun tiga blok yang memiliki 522 unit. Bagian bawah rusun dilengkapi dengan tempat usaha sebanyak 113 kios. (SSR/J-1