Polisi Terus Dalami Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz

POLISI masih mengumpulkan berbagai bukti adanya dugaan tindak korupsi dalam pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, penyidik tidak akan buru-buru dalam mengungkap kasus tersebut.

"KPolri sangat hati-hati. Harus proporsional. Makanya masih penyelidikan belum ada tersangka, belum ada penyidikan masih sifatnya pengumpulan bahan keterangan, apakah layak menjadi fakta hukum alat bukti atau tidak, jadi masih kisaran itu," kata Boy kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/1).

Mantan Kapolda Banten itu menjelaskan, saat ini pengusutan masih dalam tahap penyelidikan untuk mengumpulkan berbagai informasi.

"Apakah ada fakta hukum ada tindak pidana korupsi atau tidak, seperti apa perbuatan melawan hukumnya apakah ada prosedur yang dilanggar. Kemudian apakah ada unsur kerugian negara, hasil audit seperti apa," jelas Boy.

Boy kembali mengatakan, polisi tidak mempunyai niat apapun terkait pengusutan kasus ini, termasuk niat menjatuhkan dalam Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada waktu dekat.

Kata Boy, penyelidikan dilakukan berdasarkan adanya laporan masyarakat yang masuk ke polisi.

"Penyelidikan yang dilakukan polri itu lazimnya didasari informasi yang diterima. Informasi yang diterima kapanpun ya artinya tidak saat harus waktu itu saja berapa tahun kemudian, kemudian ada informasi beredar dan itu disampaikan ke pihak kepolisian atas nama undang-undang wajib mendalami lakukan penyelidikan untuk melihat apakah ada pelanggaran hukum," pungkas Boy.

Masjid Al Fauz diresmikan pada 30 Januari 2011 oleh Fauzi Bowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pembangunan masjid dimulai saat Wali Kota Jakarta Pusat dijabat Sylviana Murni pada 2010 hingga digantikan oleh Saefullah.

Masjid berlantai dua itu dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2010 sebesar Rp27 miliar.

Dalam pemeriksaan pekan lalu, kepada polisi, Saefullah mengatakan pembangunan masjid itu direncanakan pada 2004, yakni pada masa kepemimpinan Wali Kota Muhayat. “Saat itu sudah ada tiang pancang penanda masjid akan dibangun,” kata dia Rabu (11/1).

Meski begitu, pembangunan masjid baru terlaksana saat era Sylviana pada 2010. Sylviana pernah menjabat Wali Kota Jakarta Pusat periode 2008-2010. Ia kemudian digantikan oleh Saefullah pada 4 November 2010. Saat itu masjid sudah dibangun.

Saefullah mengatakan anggaran pembangunan masjid tersebut menelan dana Rp 27 miliar pada 2010. Proyek berjalan dan pemenang lelang sudah ada. Namun, penandatanganan pelaksanaan proyek dilakukan oleh Wakil Wali Kota Rospen Sitinjak.

“Karena wali kota (Sylviana) sedang mengikuti pelatihan di Lembaga Ketahanan Nasional,” kata dia. Saat ini, Rospen sudah pensiun.
Menurut Saefullah, seharusnya pembangunan masjid itu selesai pada 2010. Namun, ketika ia menjabat Wali Kota, beberapa bagian belum selesai. Karena itu, pada 2011, ada tambahan anggaran Rp5,6 miliar. "Saya tidak tahu juga soal penganggaran itu. Seharusnya sudah ada sejak saya belum menjabat," ujarnya.

Pada 2011, menurut Saefullah, pembangunan masjid sudah selesai semuanya. Kata dia, setelah masjid selesai, Badan Pemeriksa Keuangan mengauditnya. Hasil audit ini menyebutkan ada kelebihan pembayaran sekitar Rp108 juta dari anggaran pembangunan masjid tahun 2011. "Saya langsung kembalikan," kata dia.

Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi sudah meminta keterangan dari 20 orang terkait kasus ini. Namun, kepolisian masih enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut.

Pihak kepolisian mengatakan, bisa saja Sylviana bakal dimintai keterangan. "Tergantung fakta yang diperoleh dari penyidik seperti apa, memang mungkin diperiksa," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Erwanto, Kamis pekan lalu.MTVN/Ll-2