Promosi dan Demosi Pejabat DKI di 2017

DALAM pelantikan 5.038 pegawai negeri sipil (PNS) dari eselon II, III, dan IV hasil perampingan Selasa (3/1), ada dua nama yang sebelumnya dicopot dan distafkan karena berkinerja buruk dinaikkan lagi. Salah satunya Henry Perez Sitorus. Ia pada Januari 2016 dicopot dari jabatan wakil kepala sudin dishubtrans oleh Gubernur nonaktif Basuki Tjahaya Purnama. Henry hanya menjadi staf fungsional umum di dinas tata air.
Kemarin, dia diangkat menjadi kepala bidang pemberdayaan masyarakat dinas kehutanan

Terkait dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menekankan tidak ada praktik jual beli dalam perampingan jabatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meski demikian, Sumarsono menyebut setidaknya ada dua PNS eselon IV yang sebelumnya sempat dijadikan staf oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kedua PNS tersebut kemudian mengalami promosi.

Hal itu, menurut Sumarsono, wajar dilakukan jika PNS mencatat peningkatan kinerja. Penilaian terhadap kinerja kedua PNS tersebut sudah melewati talent pool.

“Ada satu atau dua PNS eselon IV yang dulu melakukan sedikit kesalahan lalu dijadikan staf, tapi orangnya pintar sekali, sehingga kami membutuhkannya,” ungkap Sumarsono di Silang Monas, Selasa (3/1).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Saefullah menambahkan, jika ada yang melakukan jual beli jabatan, segera laporkan orang tersebut dan pasti diproses. Surat keputusan (SK) atas PNS tersebut akan dicabut. “Tangkap saja kalau ada (jual beli jabat-an),” tantang Saefullah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur turut hadir dalam pelantikan PNS Pemprov DKI. Ia meng-akui potensi jual beli jabatan akan selalu ada. “Peluang praktik jual beli (jabatan) ada di mana saja. Tapi dengan sistem yang terbuka, saya yakin pelan-pelan tereliminasi,” imbuh Asman Abnur.

Efisiensi

Dari pelantikan dan pengukuhan 5.038 pegawai negeri sipil (PNS) dari eselon II, III, dan IV di Pemprov DKI Jakarta kemarin, sejumlah PNS mengalami rotasi, promosi, mutasi, demosi, dan downgrade. Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu ­merampingkan 952 jabatan PNS atau 15,87%.

“Dengan perampingan jabat-an ini Pemprov DKI melakukan efisiensi 952 jabatan PNS atau 15,8%,” kata Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Sebanyak 3.561 PNS atau 71,57% dikukuhkan jabatannya, serta 1.477 PNS mengalami promosi, rotasi, mutasi, dan downgrade. Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ada 846 PNS yang didemosi.

Agus Bambang yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI mengalami downgrade ke Tim Gubernur untuk Percepat-an Pembangunan (TGUPP). Adapun DPP yang berubah nama menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah akan dikepalai wakil kepala DPP sebelumnya, Edi Sumantri.

Ratiyono, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kini menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan (Disorda). Ia menggantikan kepala Disorda sebelumnya, Firmansyah. Ratiyono sempat menjabat sebagai Kadisorda pada periode 2010-2014. Perampingan itu diprediksi menghemat khususnya anggaran belanja pegawai, yakni sebesar Rp151 miliar setiap tahun. (Ssr/J-3)