Biar Terbiasa, TPE Diperluas

UPAYA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasang tempat parkir elektronik (TPE) di beberapa titik di Jakarta belum membuahkan hasil optimal. Dengan pemasangan mesin TPE diharapkan kebocoran pen­dapatan perparkiran bisa ditekan. Di lapangan, praktik parkir liar tidak hilang, tapi bergeser ke tempat lain.

Di kawasan Pinangsia, Jakarta Barat, misalnya. Pada Oktober lalu 18 mesin TPE terpasang di sepanjang Jalan Pinangsia. Dari pantauan di sana, kendaraan yang biasa parkir di area pertokoan justru berpindah. Harusnya mereka menempati area tersebut. Lantaran petugas tidak tegas, mereka memindahkan kendaraan ke kawasan sekitar seperti Jalan Mangga Besar 1 dan Jalan Blustru.

Bergeser ke Jalan Pinangsia 1, kondisi serupa bisa dilihat. Jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat tak sebanyak sebelum mesin TPE terpasang. Hanya ada satu baris di lokasi parkir dan tak terisi penuh seperti sebelumnya.

“Kalau dulu (sebelum ada TPE) bisa dua baris. Sekarang memang berkurang,” ungkap Kosasih, 48, salah seorang juru parkir di sana.

Kosasih yang telah menjadi petugas parkir sejak 15 tahun lalu heran dengan pengguna kendaraan yang enggan parkir di kawasan TPE. Sebagian pengunjung yang biasa parkir di kawasan Pinangsia justru memilih parkir liar di Jalan Mangga Besar 1 ataupun Jalan Blustru. Mereka yang biasa parkir ialah pe­langgan di toko-toko yang ada di Pinangsia. Alasannya, karena parkirnya tidak sampai 1 jam.

“Padahal mereka jalan kaki ke Jalan Pinangsia lumayan jauh, tapi memilih parkir (liar) di Jalan Mangga Besar,” ujar Kosasih.

Adi Wijaya, pengendara mobil yang parkir di Jalan Blustru, meng­amini hal tersebut. Meski se­dikit jauh, ia rela berjalan demi menghindari sistem pembayaran elektronik mesin TPE di Jalan Pinangsia.

“Ya sebenarnya memang sekalian ke LTC (Lindeteves Trade Center) dulu kan di sini (Jalan Blustru) baru ke Pinangsia. Kalau dulu dari sini bawa mobil ke sana, parkir di sana juga,” dalih Adi. Menurut Adi, sistem parkir elektronik rumit. Tarifnya juga lumayan mahal, dihitung per jam. Sebaliknya tarif parkir liar lebih murah, tidak dihitung per jam.

Di Jalan Blustru, parkir liar di kawasan itu dipenuhi kendaraan roda dua dan roda empat, bahkan hingga dua baris kendaraan.

Akibatnya bisa ditebak, kondisi itu membuat lalu lintas di kawasan tersebut macet karena akses jalan menjadi sempit dan ditambah adanya kendaraan yang keluar-masuk saat parkir.

Diperluas

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dis-hubtrans) Provinsi DKI Jakarta Theodore Sianturi mengakui adanya penurunan jumlah kendaraan yang parkir di area yang terpasang mesin elektronik. Menurutnya, hal itu bukan menjadi permasalahan. Saat ini, kondisi perparkiran di kawasan Pinangsia lebih tertata.

“Kondisi lalu lintas lebih lancar. Kalau dulunya paraler dua baris menyulitkan masuk dan keluar, menghambat akses, sekarang kan satu baris, lebih tertib, lebih tertata,” ujar Theodore.

Ia menyadari masyarakat saat ini belum terbiasa dengan sistem pembayaran uang elektronik. Karena itu, perlu edukasi dan ‘pemaksaan’ penerapan TPE. Pi­haknya pun berencana memperluas penerapan parkir elektronik di kawasan itu.

“Kami akan perpanjang ke Hayam Wuruk. Masyarakat itu memang sekarang masih pindah (menghindari parkir elektronik). Nanti akan terbiasa karena areanya diperluas,” tegasnya.

Tak hanya itu, pada Desember ini pihaknya menambah 160 mesin TPE merata di lima wilayah di Jakarta. “Kalau sekarang kan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Jakarta Timur nanti dipasang juga,” ujarnya.

Pemprov DKI menetapkan tarif parkir pada pembayaran melalui mesin TPE dihitung per jam. Besarannya ialah Rp2.000 per jam untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. (J-3)