Ahok Cuti,Pengaduan ke Qlue Digarap Asal-asalan

MASYARAKAT DKI Jakarta mulai mengeluhkan lambannya penanganan pengaduan masalah Ibu Kota yang masuk ke aplikasi Qlue.

Kelambanan penanganan diduga mulai terjadi sejak 28 Oktober lalu saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai cuti untuk kampanye.

'Aplikasinya bagus, tapi tindak lanjut petugasnya yang payah dan cenderung asal-asalan. Jadi aplikasinya cenderung hanya buat pemanis. Perlu dibuatkan sanksi untuk petugas yang nakal dan membuat tindak lanjut abal-abal sehingga user Qlue tidak membuang-buang waktu membuat laporan dan menggunakan aplikasi yang seharusnya berguna', tulis Rusli Kars, salah satu pengguna aplikasi tersebut, dalam komentarnya di aplikasi tersebut pada 19 November lalu.

Rusli tak sendiri.

Pengguna Qlue lainnya, Fathir M Perdana, juga hanya memberi 'satu bintang' atas respons dari pengaduannya yang masuk ke Qlue.

"Makin lama makin berkurang tindak lanjutnya," ujarnya.

'Keluhan tolong agar lebih cepat mendapat tindakan, agar tidak menumpuk, bekerja cepat untuk kota yang lebih baik, terima kasih', tulis warga lainnya, Rizki Ardi, pada 10 November 2016.

Meski banyak keluhan, satu-dua pengguna, seperti Iie Yulianto, justru mengaku puas atas tindak lanjut laporan.

'Langsung dikerjakan. Hari ini lapor, tiga hari kemudian got dibongkar besar-besaran', tulis Iie.

Penurunan kinerja

Elita Yunanda selaku Marketing Communications Manager Qlue mengakui saat ini pihaknya tengah kebanjiran komplain dari pengguna Qlue.

Jika dilihat dari data yang ada, tren kekecewaan terus meningkat di Oktober-November 2016.

"Meningkatnya kekecewaan masyarakat ini merupakan indikasi dari menurunnya kinerja Pemprov DKI," ujar Elita.

Pada Agustus-September 2016, ada 82.983 laporan yang masuk ke Qlue, 14,3% di antaranya mendapat tingkat kepuasan rating rendah dalam skala maksimal 5.

Sementara itu, pada Oktober-November 2016, dari 77.496 laporan yang masuk, 16,06% di antaranya mendapat rating rendah.

"Dalam hal ini, masalah yang banyak dikeluhkan user adalah parkir liar. Banyak sekali contoh kualitas tanggapan yang kurang maksimal untuk kasus ini, bahkan setiap kelurahan pernah mendapat feedback ketidakpuasan," jelas Elita.

Lima kelurahan yang dinobatkan memiliki respons lambat yakni Roa Malaka, Tambora; Duri Kepa, Kebon Jeruk; Ciganjur, Jagakarsa; Jelambar, Grogol Petamburan; dan Tomang, Grogol Petamburan.

Sementara itu, lima kelurahan yang dinilai memiliki respons cepat yakni Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih; Halim Perdana Kusuma, Makasar; Senayan, Kebayoran Baru; Kayu Manis, Matraman; dan Kelurahan Kartini, Sawah Besar. (J-1)